Timika, (Torangbisa.com) – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsinga Waa Banti dan Aroanop (Tsingwarop) meminta presiden RI, Joko Widodo untuk menepati janjinya merealisasikan pembagian saham sebesar 10 persen untuk Papua sebelum akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.
Jika tidak, masyarakat Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop yang terkena dampak langsung dari aktifitas pertambangan PT Freeport Indonesia mengancam akan menutup akses jalan dan menghentikan produksi di Tembagapura.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua LMA, dan Kepala suku Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop didampingi kepala-kepala suku dan masyarakat dalam jumpa pers yang digelar di jalan C Heatubun, Senin (7/10/2024).
Ketua LMA Tsingwarop, Litinus Niwilingame mengatakan, masyarakat 3 kampung terkena dampak langsung yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung, Lembaga Masyarakat Adat Tsinga,Waa Banti dan Aroanop (FPHS LMA Tsingwarop) menuntut janji Presiden Joko Widodo memberikan saham sebesar 10 persen kepada Papua.
Pembagian 10 persen saham kepada Papua dengan rincian, Pemprov Papua (saat itu Kabupaten Mimika masih masuk dalam wilayah administrasi Pemprov Papua) sebesar 3 persen, Pemkab Mimika sebesar 3 persen dan 4 persennya diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan terkena dampak langsung.
“Publik 1 Indonesia sudah mengetahui bahwa negara sudah mengambil alih 61 persen saham freeport dan negara sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengambil alih saham tersebut dan sudah dekat sudah mau finalisasi. Dalam hal ini negara sudah tandatangan, dan Jokowi sudah turun ke kampung kami sudah tanda tandatangan. Ekspansi produksi 250 ton per hari kini sudah menjadi 300 ton per hari, begitu juga amdal,” kata Litinus Niwilingame dalam keterangan persnya.
Saham yang diambil alih Pemerintah Indonesia yang awalnya sebesar 51 persen kini ditambah 10 persen lagi jadi total keseluruhan saham sebesar 61 persen.
Kurang lebih 2 minggu masa kepemimpinan Joko Widodo namun belum ada realisasi tentang 10 persen saham untuk Papua. Sebagai masyarakat pemilik hak ulayat dan terkena dampak langsung menagih janji kepada negara dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebelum berakhir masa kepemimpinannya.
“Pertemuan besok itu harus ada jawaban untuk negara 51 persen saham, dan untuk kami 10 persen wajib diamankan, tidak ada untuk negara aman baru masyarakat diabaikan. Jika tidak, maka kami bersatu dan masyarakat tidak akan tinggal diam, kami akan tuntut freeport dan freeport angkat kaki dari negeri kami. Itu komitmen kami yang tidak main-main.
Pada kesempatan yang sama, Kepala suku Tsinga, Kretinus Manga Beanal mengatakan, jika saham 10 persen untuk Papua tidak direalisasikan diakhir masa jabatan Joko Widodo maka, ia mengancam akan menutup aktifitas pertambangan Freeport sampai ada realisasi dari pemerintah pusat.
“Jokowi tidak tepati janji, tidak berikan 10 persen maka saya akan siap suruh anak-anak saya tutup freeport dan tidak boleh operasi lagi disini,” tegas Tersinus.
Hal senada disampaikan Kepala suku Waa Banti Joni Kaminalbak, ia mengancam akan menutup area operasi Freeport jika pemerintah pusat tidak merespon tuntutan 10 persen saham dari masyarakat pemilik hak ulayat dan terkena dampak langsung.
“Kalau beliau tidak berikan sebelum turun dari jabatan maka kami akan tutup freeport,” tegasnya.
Sementara itu Kepala suku Aroanop Albert Janampa mengatakan, jika pemerintah tidak merealisasikan 10 persen saham, maka telah terjadi pembohongan sejak Freeport beroperasi hingga saat ini.
“Kami masyarakat 3 kampung adalah masyarakat yang kena dampak langsung. Sejak pertama kali Freeport beroperasi di tempat kami mereka masuk dengan banyak kebohongan. Orang tua kami diberikan janji palsu, hanya berikan sauris (ikan kaleng) dan beras. Dan kami pikir mereka datang dengan niat baik jadi presiden Amerika dan Indonesia itu saya isi didalam noken sampai hari ini. Tapi kalau negara main-main dan janji tidak tepati dan turun dari jabatan ini maka mereka saya akan keluarkan mereka dari noken. Saya siap mati, saya akan tutup Freeport,” tegasnya.
Tokoh masyarakat dan juga Kepala Biro Adat LMA Tsingwarop Arnold Beanal berpesan kepada Presiden RI Joko Widodo agar tidak mempermainkan masyarakat pemilik hak ulayat dan hanya mau mengambil hasil kekayaan alamnya saja.
“Jadi kami sudah komitmen, baik kepala suku masyarakat sudah berjanji mendingan kami mati diatas tanah kami jika janji 10 persen saham itu tidak terealisasi sebelum Jokowi turun maka kami siap mati untuk tanah kami, daripada kami sakit diatas sakit,” ungkapnya.
