Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, meminta oknum anggota DPR Papua Tengah untuk lebih fokus mengawasi jalannya pembangunan di tingkat provinsi serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), daripada terus-menerus menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika.
Pernyataan tersebut disampaikan Marianus sebagai tanggapan atas berbagai kritik yang disampaikan oleh anggota DPR Papua Tengah terhadap kepemimpinan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Menurut Marianus, DPR Papua Tengah memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan program dan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah provinsi telah dilakukan selama dua tahun terakhir.
“Kami juga mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang selama ini seharusnya mendapat pengawasan dari DPR Papua Tengah. Selama kurang lebih dua tahun kepemimpinan gubernur, kami belum melihat dampak pembangunan yang signifikan dari provinsi untuk Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Mimika merupakan kewenangan DPRK Mimika. Oleh sebab itu, DPR Papua Tengah diminta untuk tidak terlalu jauh masuk dalam urusan yang menjadi ranah pemerintah kabupaten.
“Anggota DPR Papua Tengah sebaiknya fokus mengawal pembangunan di tingkat provinsi. Jangan terus-menerus menyoroti pembangunan di Kabupaten Mimika, karena yang berhak melakukan fungsi kontrol secara langsung adalah DPRK Mimika,” tegasnya.
Marianus juga meminta seluruh pihak memberikan ruang dan kesempatan kepada Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk menjalankan program kerja yang telah direncanakan.
Menurutnya, capaian pembangunan tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat, terlebih saat program-program masih dalam tahap pelaksanaan.
“Hasil pembangunan itu akan terlihat pada akhir tahun anggaran. Saat ini masih dalam proses berjalan, sehingga jangan terburu-buru memberikan penilaian. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dan membuktikan hasilnya,” katanya.
Selain itu, Marianus mendorong anggota DPR Papua Tengah dari daerah pemilihan Mimika untuk lebih memperjuangkan regulasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan peraturan daerah khusus yang mengatur penguatan peran masyarakat adat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Orang Asli Papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kami mengusulkan agar DPR Papua Tengah dapat mendorong lahirnya perda khusus tentang penguatan masyarakat adat, terutama yang memberikan perlindungan dan prioritas bagi Orang Asli Papua dalam rekrutmen tenaga kerja. Ini yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini,” pungkasnya.
