Timika, Torangbisa.com – Komisi IV DPRK Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika, Kamis (29/1/2026), guna membahas kepastian layanan penerbangan subsidi angkutan udara perintis ke wilayah Duma, Distrik Duma, Kabupaten Paniai.
Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Teknik Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat UPBU Mozes Kilangin Timika, Fatahillah, menjelaskan bahwa penerbangan perintis terakhir ke Duma dilayani pada tahun 2023.
Sementara pada tahun 2024, pihaknya telah kembali mengusulkan rute tersebut, namun terkendala faktor keamanan serta keterbatasan armada maskapai.
“Ketika kami ingin berkontrak dengan maskapai lain, armada mereka sudah terikat kontrak di tempat lain. Selain itu, operator juga menyampaikan kekhawatiran soal keamanan. Kami bahkan melakukan lelang hingga empat kali pada 2024, namun semuanya gagal,” ungkap Fatahillah.
Ia menambahkan, dari 14 rute penerbangan perintis yang seharusnya dilayani pesawat Pilatus pada 2024, hanya enam rute yang berhasil dikontrakkan.
Prosesnya pun cukup alot karena trauma operator terhadap insiden yang terjadi pada tahun 2023.
“Rute termasuk Duma akhirnya tidak bisa kami layani dan dialihkan ke pemerintah daerah. Namun, pemda hanya melayani wilayah dalam administrasi Kabupaten Mimika. Kami juga mengalami dilema karena keterbatasan armada PAC dan Pilatus,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, UPBU tidak kembali mengusulkan rute Duma lantaran belum adanya jaminan keamanan yang membuat operator bersedia masuk. Meski demikian, Fatahillah menegaskan pihaknya tidak ingin pelayanan masyarakat terhenti.
“Kalau ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah dan ada upaya melobi maskapai agar bersedia masuk, kami siap mengusulkan kembali. Masalah utamanya, operator belum percaya situasinya aman,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus B. Mom, menyampaikan bahwa transportasi udara perintis sangat penting karena menyentuh berbagai sektor pelayanan dasar masyarakat.
“Transportasi udara ini menyentuh semua sektor– pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan dasar lainnya. Kami akan dorong agar solusi segera ditemukan,” tegas Elinus.
Meski secara administratif wilayah Duma masuk Kabupaten Paniai, Elinus menekankan bahwa secara sosial, budaya, dan hubungan emosional, masyarakat Duma merupakan bagian dari komunitas Amungme Selatan yang aktivitas kesehariannya lebih terhubung dengan Mimika.
Ia memastikan DPRK Mimika akan membawa persoalan jaminan keamanan dan keterbatasan armada ini kepada Bupati Mimika, demi membuka kembali akses layanan penebangan perintis ke Duma.
