Timika, (Torangbisa.com) – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Tengah, Iwan. S, Makatita, mengimbau masyarakat agar tidak membaca atau mempercayai informasi yang bersumber dari media siber yang tidak mencantumkan box redaksi secara jelas dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Makatita, melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (13/7/2025).
Pernyataan tersebut menyusul maraknya penyebaran berita bohong dan informasi tidak akurat yang beredar melalui situs-situs berita tanpa identitas pengelola yang sah.
Menurutnya, box redaksi merupakan salah satu indikator utama profesionalitas dan legalitas sebuah media. Di dalamnya tercantum struktur redaksi, alamat kantor, nomor kontak, serta penanggung jawab yang sah secara hukum. Tanpa box redaksi, masyarakat patut curiga terhadap kebenaran dan pertanggungjawaban isi berita yang dipublikasikan.
“Masyarakat harus semakin cerdas dalam mengonsumsi informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita dari media yang tidak mencantumkan box redaksi, karena besar kemungkinan media tersebut tidak berbadan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,” tegas Makatita.
Ia juga mengingatkan bahwa media siber yang kredibel wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Pers, termasuk mendaftarkan perusahaan persnya serta tunduk pada kode etik jurnalistik.
Makatita mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk hanya mempercayai media yang telah berbadan hukum pers. Dimana Media yang berbadan hukum pers dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya.
Selain itu, ia juga mendorong kalangan wartawan untuk terus meningkatkan profesionalitas dan menjaga etika dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta Menciptakan ruang publik yang sehat.
“Kami di JMSI berkomitmen untuk menjaga kualitas informasi yang disajikan kepada publik. Kami juga siap bermitra dengan semua pihak demi menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif,” tambahnya.
Imbauan ini disambut baik oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Papua tengah yang menilai langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan fitnah yang kerap memperkeruh suasana sosial dan politik di wilayah tersebut.
Dengan kesadaran bersama, diharapkan masyarakat akan lebih selektif dalam mengakses informasi dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang tidak jelas sumbernya.
