Timika, Torangbisa.com – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika, Jupinus Beanal, mengharapkan agar kejelasan terkait progres kegiatan fisik yang sudah berjalan dan masih dalam proses.
“Kami minta kepada Pak Sekda untuk terbuka. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah jalan? Apakah itu penunjukan langsung, non-tender terbatas, atau lelang umum?,” kata Jupinu
Menurut Jupinus, berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa dinas, realisasi anggaran masih tersendat karena menunggu instruksi dari Pj. Sekda menyusul terbitnya surat edaran yang belum dijelaskan secara menyeluruh kepada publik maupun pelaku usaha.
Ia mencontohkan kondisi di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika yang terdapat 20 paket pekerjaan non-penunjukan langsung, sementara 143 lainnya merupakan hasil pokir (pokok-pokok pikiran DPRD).
Tidak sampai disitu, hal serupa juga terjadi di Dinas Kesehatan yang hingga kini belum memulai kegiatan lantaran masih dalam tahap persiapan.
“Di Dinas PUPR malah lebih parah, karena Kadis-nya sedang bermasalah. Tidak ada kejelasan kapan kegiatan bisa berjalan,” tambahnya.
Jupinus menegaskan bahwa para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) patut diberi ruang sesuai amanat regulasi seperti Perpres Nomor 17 Tahun 2019, Pergub Nomor 45, dan Perdasus Nomor 12.
“Jangan abaikan pengusaha OAP. Kami juga bagian dari pembangunan, dan siap mendukung pemerintah demi kemajuan Mimika,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki KAPP Mimika dari media, terdapat 9.022 kegiatan non-tender atau penunjukan langsung, serta 1.304 kegiatan tender, dengan total 10.326 kegiatan. Namun, Jupinus mempertanyakan realisasi riil dari ribuan kegiatan tersebut.
“Kami khawatir jika lambat direalisasikan, ini akan berdampak pada pembahasan anggaran perubahan. Waktu terus berjalan, jangan sampai semua terlambat,” tutupnya.
