Pemerintahan

Dukcapil Mimika Sosialisasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

×

Dukcapil Mimika Sosialisasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sebarkan artikel ini
Suasana sosialisasi pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (foto: Istimewa)

Timika, Torangbisa.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika mensosialisasikan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Sosialisasi dilangsungkan di Hotel Swisbelinn Timika, Rabu (27/8/2025).

Kepala Dikcapil, Slamet Sutejo mengatakan, SMKI atau Information Security Management System (ISMS), adalah kerangka kerja komprehensif yang digunakan organisasi untuk mengelola dan melindungi informasi dari berbagai ancaman dan risiko.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

SMKI, bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

“SMKI, terutama yang berbasis ISO/IEC 27001, dapat membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku,” jelas Slamet.

Pentingnya SMKI ISO 27001 tambah Slamet, adalah untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam melindungi aset informasi organisasi, mengurangi risiko, memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta mendukung kesinambungan operasi bisnis.

Dengan SMKI ISO 27001, pemerintahan maupun perusahaan dapat secara proaktif mengelola dan memitigasi ancaman keamanan informasi, seperti peretasan dan kehilangan data, sehingga menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Pemerintahan

“Melalui kegiatan ini, para ASN di DPMPTSP diharapkan memperoleh pemahaman, keterampilan, dan penguasaan penggunaan aplikasi E-Kinerja secara tepat. Hal ini sangatlah penting, mengingat dinas DPMPTSP merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan perizinan maupun investasi,” ujar Yakobus Karet.

Pemerintahan

“Kalau Dinas PU, saya sudah mengikuti laporannya. Kenapa belum jalan? Karena ada persoalan sebelumnya. Pertama, pergantian PPK yang terus terjadi membuat pekerjaan jadi lambat. Kedua, semua kegiatan harus melalui evaluasi bersama inspektorat dan APIP untuk dilakukan review, apakah yang ditenderkan itu betul atau tidak. Proses ini yang membuat waktu jadi panjang,” jelas Bupati Johannes Rettob.