Morotai, Torangbisa.com — Pembangunan drainase di sejumlah titik rawan banjir di Kabupaten Pulau Morotai mulai dikerjakan. Namun, sumber anggaran pembangunan tersebut belum dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan pertanyaan publik.
Proyek tersebut diketahui berkaitan dengan paket Pembangunan Drainase Perkotaan (Tersebar) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan data pengadaan, paket tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.799.860.000, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp2,8 miliar.
Dalam data pengadaan, sumber anggaran paket tercatat berasal dari APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026, adapun proses tender paket tersebut tercatat berlangsung pada 10 hingga 27 Agustus 2026 dan berstatus tender sudah selesai.
Namun, dalam sejumlah pemberitaan yang beredar di publik terkait dimulainya pembangunan drainase tersebut, belum terdapat penjelasan yang terang mengenai sumber anggaran maupun detail paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Kondisi ini membuat publik perlu mengetahui apakah pekerjaan drainase yang kini berjalan di lapangan benar merupakan bagian dari paket Pembangunan Drainase Perkotaan (Tersebar) dengan pagu sekitar Rp2,8 miliar tersebut.
Selain sumber anggaran, nilai kontrak setelah proses tender juga penting diketahui. Sebab, HPS merupakan perkiraan harga dalam proses pengadaan dan tidak otomatis menjadi nilai kontrak maupun jumlah anggaran yang telah dibayarkan kepada penyedia.
Dinas PUPR juga perlu menjelaskan titik-titik pekerjaan, perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, serta progres pembangunan yang saat ini berlangsung.
Untuk mendapatkan kepastian informasi, Torangbisa.com telah berupaya mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon, Kamis (24/9/2026).
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan WhatsApp yang dikirim belum mendapat balasan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum mendapatkan respons.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui secara utuh pembangunan drainase yang disebut menyasar sejumlah titik rawan banjir, termasuk sumber anggaran, paket pekerjaan yang digunakan, serta berapa nilai pekerjaan yang sebenarnya dikontrakkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan penjelasan terkait sumber anggaran dan detail pelaksanaan pembangunan drainase tersebut.
