Timika, Torangbisa.com – Pintu masuk ke Kantor Dinas Pendidikan yang sempat digembok akhirnya dibuka setelah dilakukan mediasi antara kedua bela pihak oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Kamis (25/9/2025) sore.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dan penyaluran kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang seharusnya diberikan kepada pengusaha lokal.
Anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Pieterson Laly, berserta beberapa anggota turun langsung untuk memediasi dan membuka segel pagar secara simbolis HAPAK dan pihak Dinas Pendidikan.
“Hari ini kami datang dengan niat baik. Kami buka gembok agar pelayanan pendidikan tidak terganggu, namun hak-hak pengusaha lokal tetap diperjuangkan,” ujar Laly.
Laly menjelaskan bahwa aksi pemalangan ini bukan digerakkan oleh mahasiswa atau pihak luar, melainkan murni suara hati pengusaha lokal asal Amume dan Kamoro yang merasa terabaikan.
Lebih lanjut, DPRK menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan terhadap pengusaha lokal.
Poin penting lainnya adalah peningkatan nilai maksimal PL dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp2,5 miliar, yang akan menjadi bentuk afirmasi terhadap pelaku usaha lokal.
“Kami ingin masyarakat lokal tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri. PL harus transparan dan adil. Kalau tidak, akan terus timbul ketegangan seperti ini,” Laly.
Perwakilan HAPAK juga menyampaikan apresiasi untuk mediasi ini, seraya berharap agar komitmen pemerintah tidak hanya berhenti di kata-kata, melainkan diwujudkan sehingga ada keberpihakan pada pengusaha lokal.
Pihak Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid, Manto Ginting menyampaikan permohonan maaf atas lambannya komunikasi selama ini.
Mereka berjanji akan menindaklanjuti tuntutan HAPAK ke pimpinan Dinas dan memperbaiki sistemnya.
“Kami memahami kekecewaan teman-teman. Tapi pelayanan pendidikan tidak boleh berhenti. Aksi ini kami apresiasi karena tetap damai dan tidak anarkis,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan.
