Timika, Torangbisa.com – Penanganan laporan Bupati Mimika, Johannes Rettob, terhadap media online Papua News Online terus bergulir.
Polres Mimika kini mendalami laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk memastikan apakah pemberitaan yang dipersoalkan masuk dalam kategori produk jurnalistik.
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Rumbiak, mengatakan hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan dari tiga orang saksi. Mereka terdiri dari pihak pelapor dan sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk dari pihak pelapor dan beberapa pegawai yang ada di Pemda,” ungkap AKBP Alredo, Senin (9/11/2026) kemarin.
Menurutnya, proses penanganan laporan tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Kepolisian terlebih dahulu ingin mendapatkan kepastian mengenai status pemberitaan yang dilaporkan, apakah merupakan karya jurnalistik atau bukan.
Untuk itu, Polres Mimika akan berkoordinasi langsung dengan Dewan Pers di Jakarta. Langkah tersebut dijadwalkan dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika yang saat ini sedang menuju Jakarta untuk mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Bareskrim Polri.
Di sela kegiatan tersebut, Kasat Reskrim juga akan menemui Dewan Pers guna membahas pemberitaan yang menjadi objek laporan Bupati Mimika.
Alredo menjelaskan, pihak terlapor hingga kini belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Penyidik masih menunggu penilaian Dewan Pers sebelum menentukan tahapan penanganan berikutnya.
“Kita harus memastikan dulu, produk ini sah atau tidak sebagai produk redaksi. Nanti seperti apa hasil analisis dari Dewan Pers, baru kita tindak lanjuti selanjutnya,” jelasnya.
Kapolres menegaskan, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan apakah sebuah pemberitaan merupakan pelanggaran jurnalistik. Karena itu, pandangan dan penilaian Dewan Pers menjadi bagian penting dalam proses penanganan laporan tersebut.
Ia menambahkan, Polres Mimika bahkan telah lebih dahulu melayangkan surat kepada Dewan Pers sebagai bentuk koordinasi awal sebelum pemeriksaan terhadap pihak terlapor dilakukan.
“Bukan kami yang menentukan ini suatu pelanggaran atau bukan. Yang memahami apakah itu produk pers atau bukan adalah Dewan Pers. Dari hasil penilaian itulah kami akan melakukan tindak lanjut,” tegas Alredo.
