Politik

“Keluhan mereka sejak Juli lalu sudah tidak ada dana operasional. Ini menjadi ironi, karena mereka yang selalu bergerak cepat menyelamatkan orang justru terbatas anggaran. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus, agar di tahun 2026 SAR Timika bisa mendapatkan hibah dari Pemda untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Herman.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara detail tentang Asset sesungguhnya yang ada di kawasan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tentang berapa PAD dari sektor perikanan, program-program yang ada di perubahan 2025. Kami berharap agar Asset yang ada dilwilayah Perikanan Poumako tidak semua dialihkan ke Provinsi Papua Tengah, karena itu sudah ada penyerahan fasilitas yang dibangun oleh kementerian sudah dihibahkan ke Mimika,”sebut Adrian Andhika Thie.

“Ini menjadi atensi kita bersama. Persoalan utamanya bukan di teknis, melainkan di penyedia barang dan jasa. Jangan sampai program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mimika terhambat hanya karena hal-hal seperti ini,” kata Herman.

“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).

“Fakta di lapangan, banyak warga binaan yang tidak punya kesibukan. Justru di lapas mereka bisa lebih fokus belajar membuat kerajinan tangan. Ini sangat baik dan harus terus dikembangkan,” ujar Mathius kepada Torangbisa.com di Timika, Senin (15/9/2025).

“Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal jika kantor distrik saja tidak ada. Padahal para pegawai digaji negara setiap bulan,” tegas Herman Gafur.

“Raperdasi dan Raperdasus ini sudah melalui kajian akademik. Saya berterima kasih kepada STIH Mimika dan Sekretariat DPR Papua Tengah atas kerja sama yang baik. Ke depan, STIH Mimika siap terus terlibat untuk mendukung pembangunan hukum di Papua Tengah,” ujar John NR Gobai meneruskan pesan STIH Mimika.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan pelantikan secara online. Untuk Papua Tengah, seluruh struktur di delapan kabupaten sudah terbentuk, ini merupakan syarat utama baik di tingkat pusat maupun provinsi,” ungkap H. Rahman.

Johan mengungkapkan bahwa peta politik pada Pilgub Papua kali ini berbeda dari pemilihan sebelumnya. Meski tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan, timnya tetap solid dan yakin.