Scroll untuk baca artikel
Politik

Anggota DPRK Mimika Apresiasi Rakerwil I DPW PKSS Papua Tengah

×

Anggota DPRK Mimika Apresiasi Rakerwil I DPW PKSS Papua Tengah

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman (foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Hj. Rampeani Rachman, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW Persatuan Kerukunan Sulawesi Selatan (PKSS) Provinsi Papua Tengah yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Selasa (27/01/2026).

Hal tersebut disampaikan Hj. Rampeani Rachman saat dijumpai awak media, menanggapi pelaksanaan Rakerwil perdana PKSS Papua Tengah.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Ia menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas peran PKSS sebagai organisasi kemasyarakatan yang inklusif.

“Salam hormat saya dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk Ketua PKSS Pusat. Apa yang dilakukan PKSS wilayah hari ini luar biasa dan patut diapresiasi,” ujar Hj. Rampeani.

Menurutnya, meskipun PKSS baru berdiri sekitar dua tahun, organisasi ini harus mampu bersaing secara sehat dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Mimika yang juga memiliki KKSS.

Ia berharap seluruh tokoh, pimpinan, dan pengurus PKSS dapat menjadi vokal secara positif, sehingga tidak ada ruang yang memecah persatuan akibat perbedaan.

“Sesungguhnya roh dari organisasi kekerabatan PKSS dan KKSS itu satu, yaitu Sulawesi Selatan. Karena itu mari kita bergandeng tangan membangun Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Hj. Rampeani juga mendorong agar PKSS terus maju dan aktif mendukung seluruh program pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua Tengah, sehingga PKSS dapat menjadi mitra strategis pemerintah.

“PKSS bukan hanya milik orang Sulawesi Selatan, tetapi harus hadir dan bergandeng tangan bersama pemerintah daerah untuk memajukan Papua Tengah dan Kabupaten Mimika,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan Rakerwil, Hj. Rampeani menegaskan bahwa rapat kerja wilayah merupakan agenda penting dalam sebuah organisasi karena menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja.

“Saya berharap Rakerwil ini menghasilkan program-program kerja yang tidak hanya untuk warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menyentuh seluruh masyarakat Papua Tengah dan Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam keberagaman, khususnya dengan dua suku besar di Mimika, yakni suku Amungme dan Kamoro, agar bersama-sama membangun daerah.

“Mari dengan keberagaman budaya Sulawesi, Amungme, dan Kamoro kita bersinergi membangun Papua Tengah dan Kabupaten Mimika sesuai harapan bersama,” pungkasnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.