Jakarta, (Torangbisa.com) — Bupati Mimika, Johannes Rettob, menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke-II Tahun 2026 yang mengangkat isu krisis pengelolaan keuangan daerah akibat ketidakseimbangan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat tersebut digelar di Meeting Room Candi Prambanan, Grand Sahid Hotel Jaya, pada Senin (13/4/2026) pukul 10.20 WIB, dan dihadiri para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas secara komprehensif persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, terutama terkait keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa ketimpangan distribusi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah perlu menjadi perhatian serius.
Ia menilai, tanpa adanya kebijakan fiskal yang lebih berimbang, daerah akan kesulitan mengoptimalkan potensi pembangunan.
“Ketimpangan ini harus segera dievaluasi. Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Rettob.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, forum APKASI menjadi wadah strategis untuk menyuarakan aspirasi daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong perbaikan sistem keuangan nasional.
Selain itu, hasil rapat ini diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas nasional, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi bagi daerah.
Partisipasi aktif Bupati Mimika dalam forum nasional tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang ada.
