Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta instansi terkait segera melakukan pengawasan dan penertiban terhadap antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang belakangan semakin panjang dan mengganggu ketertiban umum.
Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (09/06/2026).
Dalam arahannya, Johannes mengaku menerima banyak keluhan terkait antrean kendaraan yang memadati area SPBU hingga menggunakan badan jalan dan trotoar.
Kondisi tersebut menurutnya tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Ia bahkan mencontohkan kondisi di sekitar tempat tinggalnya yang berada dekat dengan SPBU, di mana antrean kendaraan sering kali membuat akses keluar masuk menjadi terganggu.
“Antrean kendaraan sampai menggunakan trotoar dan berlangsung dari malam hingga pagi. Ini tentu mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Johannes mengaku memperhatikan bahwa sejumlah kendaraan yang mengantre untuk membeli BBM merupakan kendaraan yang sama dan berulang kali terlihat berada di lokasi antrean.
Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pemeriksaan dan sweeping guna mengetahui penyebab pasti antrean panjang tersebut.
“Saya minta instansi terkait segera turun ke lapangan dan melakukan pengawasan. Jangan dibiarkan terus menerus tanpa ada langkah penanganan,” tegasnya.
Menurut Johannes, antrean panjang tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berdasarkan laporan yang diterimanya, stok BBM di Kabupaten Mimika masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat indikasi kekurangan pasokan yang dapat menyebabkan masyarakat harus mengantre dalam jumlah besar.
“Stok BBM kita cukup dan tidak ada kekurangan sampai saat ini. Karena itu perlu dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga antrean kendaraan terus meningkat,” katanya.
Bupati menduga antrean tersebut bisa saja dipengaruhi oleh kepanikan masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM atau adanya pihak tertentu yang membeli BBM dalam jumlah besar untuk kepentingan tertentu.
Namun demikian, ia meminta instansi teknis melakukan pengecekan terlebih dahulu agar penyebabnya dapat diketahui secara pasti.
Johannes berharap perangkat daerah terkait segera mengambil langkah konkret sehingga aktivitas distribusi BBM dapat berjalan normal dan tidak mengganggu ketertiban umum maupun pengguna jalan lainnya.
“Tugas masing-masing instansi harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang tanpa ada penanganan yang jelas,” pungkasnya.
