Deli Serdang, Torangbisa.com – Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Ketua PKK Ny. Susi Rettob, para asisten dan sejumlah pimpinan OPD menghadiri perayaan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, (2/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubukpakam juga dirangkaikan dengan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membuka kegiatan di Grha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubukpakam Deli Serdang dan dihadiri para bupati se-Indonesia.
Bupati Mimika Johanes Rettob di momen ini mengucapkan selamat Ulang Tahun kepada APKASI dan Kabupaten Deli Serdang.
Ia mengatakan para bupati se-Indonesia hadir dan APKASI merupakan forum yang menjadi motor penggerak untuk pembangunan daerah di NKRI.
“70 persen masyarakat ada di wilayah kabupaten sehingga semua kabupaten harus diperkuat dan diperkokoh melalui forum ini,” ujarnya
Bupati John mengatakan APKASI dibentuk untuk membangun sinergitas dan kolaborasi antara kabupaten satu dan lainnya
Menurutnya ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama untuk memajukan kabupaten di Indonesia untuk membangun Indonesia.
“Ini pertemuan penting untuk masing-masing dapat memajukan daerah dan semakin mempererat hubungan melalui pengalaman, inovasi dan serta kerjasama dalam berbagai sektor pembangunan,” ungkapnya.
Bupati mengatakan melalui forum APKASI juga mereka dapat berkolaborasi terkait banyak hal yang selama ini menjadi masalah di Indonesia.
“Tadi kita bicara terkait PAD, bagaimana meningkatkan fiskal daerah. Ini yang paling penting. Kita juga bicara tentang transfer ke daerah yang di potong cukup banyak untuk kepentingan nasional,” ungkapnya.
Menurut Bupati JR, Wamendagri Bima Arya dalam forum Ini selain memberikan motivasi, ia juga memperingatkan banyak hal.
Namun menurutnya ada tiga persoalan mendasar yang disampaikan Wamendagri terkait kondisi Indonesia saat ini yakni persoalan geopolitik, program strategis dan pergerakan ekonomi nasional yang berdampak pada daerah.
“Pak Wamen bilang tadi ada tiga persoalan dan yang pertama adalah persoalan geopolitik di dunia yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia,” ujarnya.
“Kedua, persoalan kita di daerah juga terkait bagaimana kita bisa menjaga program-program strategis nasional disaat dana transfer ke daerah sangat kurang,” ujarnya.
Dan ketiga, adanya fenomena di media dimana masyarakat mungkin tidak tahu bahwa pemerintah daerah saat ini sedang kesulitan dalam bagaimana menggerakkan perekonomian di daerah.
“Masyarakat tidak paham sehingga mereka munculkan video viral hampir semua kepala daerah tidak bekerja. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kami tetapi hampir terjadi di seluruh Indonesia. Ini menjadi tantangan buat kita semua” jelasnya.
Terkait dengan implementasi ke daerah terutama di Kabupaten Mimika, Bupati JR berharap masyarakat tetap bersabar karena pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada
“Saya berharap masyarakat tetap bersabar. Di forum ini (APKASI-red) semua pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi bersama untuk membangkitkan dan menggerakkan perekonomian di Indonesia karena secara nasional semua daerah mengalaminya,” ungkapnya.
Sementara itu pada giat APKASI, para bupati juga diberikan sejumlah materi sebagai peguatan dalam menghadapi kondisi Indonesia saat ini
Bupati JR menjelaskan Keynote speech utama di forum APKASI 2026 adalah tentang Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah di mana didalamnya ada sekita enam materi atau kajian utama yang dibahas dalam bentuk diskusi bersama di forum APKASI di Deli Serdang.
Pertama, strategi dan model pembiayaan alternatif untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Kedua, Kolaborasi Pemerintahan sebagai strategi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Ketiga, optimisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Keempat, Pengembangan potensi kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan daerah. Kelima, peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan dan penguatan ekonomi daerah.
Selain itu, menurut Bupati JR, salah satu poin penting dan dibahas bersama dalam forum adalah tentang konsultasi publik masukan APKASI terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Jadi dilakukan pemaparan draf rekomendasi APKASI terhadap rencana revisi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di materi ini kami diminta memberikan masukan dan tanggapan langsung,” ungkapnya.
Perlu diketahui, dua asisten yang mendampingi Bupati JR adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ananias Faot dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Santy Sondang.
Sementara pimpinan OPD yakni Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kepala Bappeda Septimus Timang, Kepala Kesbagpol Yan Slamet Purba dan Kepala Dinas PMPTSP Marselinus Mameyao,.
Hadir juga Plt Kadis Perhubungan Alfasiah, Kepala Dinas Disperindag Sabelina Fitriani serta Evert Lukas Hindom, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika.
