Mimika

Bupati Mimika Klarifikasi Pemberitaan Pembayaran Proyek Perpustakaan di Jila

×

Bupati Mimika Klarifikasi Pemberitaan Pembayaran Proyek Perpustakaan di Jila

Sebarkan artikel ini
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat diwawancarai awak media (foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meluruskan pemberitaan terkait pembayaran proyek pembangunan perpustakaan di Distrik Jila yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Klarifikasi tersebut disampaikan Bupati saat ditemui awak media usai apel pagi, Senin (09/02/2026).

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Tidak, tidak. Itu salah. Salah berita itu. Harus jelas,” tegas Johannes Rettob.

Ia menegaskan bahwa pembayaran proyek tersebut belum 100 persen, melainkan baru sekitar 30 persen, karena pekerjaan fisik belum sepenuhnya diselesaikan oleh pihak pelaksana.

“Pembayarannya baru 30 persen. Pekerjaannya belum selesai dan waktu sudah habis. Jadi bukan uang sudah cair 100 persen. Itu salah,” jelasnya.

Bupati juga memastikan bahwa proyek pembangunan perpustakaan tersebut bersumber dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, dengan pendanaan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), bukan dari sumber lain sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

“Perpustakaan itu dari APBD Induk 2025, dan itu dana Otsus,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pembayaran proyek pemerintah dilakukan berdasarkan progres pekerjaan, bukan sekaligus penuh di awal.

“Pemerintah itu bayar sesuai progres. Kalau progresnya segitu, ya dibayar segitu. Sisanya tergantung OPD terkait,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Bupati, OPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak pelaksana.

“Kalau Dinas Pendidikan mau melanjutkan sampai selesai, silakan koordinasi. Termasuk koordinasi dengan aparat,” tambahnya.

Terkait isu adanya rolling atau perombakan jabatan yang dikaitkan dengan persoalan tersebut, Johannes Rettob menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

“Saya sudah bilang, rolling itu bukan karena SKP. Kalau SKP tidak ada masalah, tidak ada rolling,” tegasnya.

Bupati berharap agar media menyampaikan informasi secara utuh dan akurat kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.