Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan klarifikasi terkait isu pembayaran dan persoalan aset pesawat milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Bupati Johannes Rettob saat ditemui awak media usai apel pagi, Senin (09/02/2026).
Bupati menjelaskan bahwa pada prinsipnya kewajiban pembayaran tetap dilakukan, namun terdapat persoalan utang piutang yang perlu dihitung dan diselesaikan secara jelas antara pemerintah daerah dan pihak operator.
“Ya tetap dibayar, tetapi kita harus jelas-jelas dulu. Bukan berarti kita mau mengembalikan uang, bukan begitu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat hubungan kerja sama dengan pihak operator pesawat, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki kewajiban.
“Operator ini kan punya utang sewa kepada kita. Di sisi lain, pihak ASEAN One juga menagih ke pemerintah daerah terkait biaya maintenance pesawat yang sebenarnya belum dibayar,” jelas Johannes Rettob.
Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan perhitungan matang agar tidak merugikan salah satu pihak.
“Ini yang nanti kita hitung-hitungan dulu. Ada utang piutang di situ. Sama-sama,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penganggaran, Bupati menegaskan bahwa persoalan ini bukan serta-merta langsung dianggarkan, melainkan harus dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu bersama pihak terkait.
“Nanti kita bicara dulu. Belum ada kesepakatan dengan pihak ASEAN One. Dari pihak kita juga akan dirapatkan dulu,” katanya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa sempat ada rencana gugatan dari pihak operator, namun dirinya menegaskan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui koordinasi, bukan jalur hukum.
“Mereka mau gugat kita, tapi saya larang. Selama saya pimpin, jangan saling gugat. Kita selesaikan baik-baik,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kondisi aset pesawat, Johannes Rettob mengakui bahwa pesawat tersebut tidak beroperasi selama kurang lebih empat tahun sehingga memerlukan perbaikan sebelum dapat dimanfaatkan kembali.
“Empat tahun tidak operasi, masa dibilang masih baik? Ya harus diperbaiki dulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya Dinas Perhubungan sebenarnya telah menganggarkan dana untuk perbaikan pesawat. Namun, proses lelang tidak berjalan karena tidak ada pihak yang mendaftar.
“Tahun lalu sudah dibuka lelang, tapi tidak ada yang daftar. Mungkin tahun ini kita coba lagi,” tutup Bupati.
