redaksi2054 Pos

“Grab menjangkau HIPMI Timika untuk merangkul UMKM, baik yang selama ini dibina HIPMI maupun yang belum, agar bisa bergabung menjadi mitra Grab,” ujarnya.

“Kami sudah berusaha menghidupkan mesin, tapi tidak berhasil. Karena khawatir situasi memburuk, kami langsung menghubungi keluarga di Timika agar melapor ke SAR,” ujar Haji Budi.

“Pendekatan pembangunan tidak boleh lagi sektoral, melainkan harus berbasis kewilayahan. GDPK punya lima pilar utama, yaitu pembangunan kualitas manusia, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas penduduk, dan penataan persebaran penduduk,” jelasnya.

“Itu dipengaruhi aktivitas atmosfer di utara Papua dan wilayah Pasifik, di mana ada daerah bertekanan rendah yang ‘menarik’ uap air sehingga hujan di Timika berkurang,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).

“Kita memiliki sejarah panjang PWI sejak lahir tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan RI. Dalam perjalanannya, PWI pernah terjadi perpecahan seperti sekarang,” ujar Arief Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

“Ini akibat pengusaha menutup aliran air dan membangun rumah di atas DAS. Jalan yang selama ini digunakan warga jadi korban. Kami minta pengusaha mengembalikan aliran sungai seperti semula,” tegas Norman, Selasa (12/8/2025).

“Pengibaran bendera dalam jumlah besar ini adalah cara kami mengingat dan mengajarkan kepada anak cucu bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan. Kami berharap negara memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada kedua tokoh ini,” ujar Norman

“Kampung Nawaripi adalah Kampung Merah Putih. Di sinilah lahir dua pejuang merah putih, Yohanes Aikawe dan Leo Urumami, yang mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto. Momentum HUT RI ini juga untuk mengenang jasa mereka,” ujarnya.

“Kami apresiasi luar biasa atas berdirinya PAUD Kasih Amuro yang terintegrasi dengan Posyandu Kasana. Semoga dengan adanya PAUD Kasih Amuro dan Posyandu Kasana ini, dapat menjadikan anak-anak kita generasi emas,” jelas Rettob.

“Media tanpa box redaksi patut dipertanyakan legalitasnya. Pemerintah daerah harus selektif dan hanya bermitra dengan media yang memiliki identitas jelas, berbadan hukum, dan terverifikasi. Ini bukan soal membatasi, tetapi demi melindungi masyarakat dari informasi yang tidak kredibel,” ujar Husyen Opa Selasa, (12/8/2025)