Timika, Torangbisa.com – Aksi penggembokan pintu pagar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika oleh Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (Hapak) di Jalan Cenderawasih, SP2–SP5, pada Rabu (24/9/2025) sekitar pukul 09.00 WIT, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku.
Marianus merasa prihatin sekaligus mendukung langkah yang dilakukan Hapak.
Menurutnya, kegiatan penunjukan langsung (PL) seharusnya lebih banyak diberikan kepada pengusaha lokal Amungme dan Kamoro agar mereka dapat diberdayakan.
“Masalah ini jangan dibiarkan begitu saja. Kalau bisa, OPD atau bidang terkait memberikan ruang bagi masyarakat lokal melalui proyek PL. Mereka juga anak negeri yang punya hak, kalau tidak diberi kesempatan, mereka mau kemana lagi?” ujar Marianus saat ditemui di Hotel Serayu, Kamis (25/9/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah melalui OPD perlu membuka akses bagi pengusaha lokal untuk berkembang khusus kegiatan PL.
Sementara kegiatan yang memerlukan tender masih dianggap berat, karena banyaknya persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi.
“Proyek besar silakan saja dilelang terbuka, tetapi untuk PL, tolong berikan kepada adik-adik di Hapak. Itu ruang bagi mereka untuk bisa bertumbuh,” tegasnya.
Marianus juga menyinggung Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD dengan anggaran terbesar. Sayangnya, menurut dia, kegiatan-kegiatan PL justru tidak dikerjakan oleh pengusaha Amungme-Kamoro, sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Kegiatan-kegiatan tersebut dikerjakan oleh siapa?
“Dinas Pendidikan kelola APBD yang cukup besar, apalagi dengan tambahan dari APBD Perubahan. Sekarang tinggal dua bulan lebih lagi tahun anggaran sudah akan berakhir. Kalau kegiatan tidak jelas siapa yang kerjakan, bagaimana pertanggungjawabannya nanti?” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap Kepala Dinas Pendidikan dan Hapak dapat duduk bersama mencari jalan keluar. Menurutnya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika dibicarakan secara baik-baik.
“Mereka datang bukan karena marah, tetapi karena menuntut hak. Jadi sebaiknya OPD memanggil adik-adik Hapak, duduk bersama, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu tidak perlu ada aksi pemalangan lagi yang bisa mengganggu pelayanan di kantor,” pungkasnya
