Scroll untuk baca artikel
Religi

Deklarasi Mimika 2026, Bupati Rettob Dorong Penguatan Toleransi dan Perlindungan Hak Warga

×

Deklarasi Mimika 2026, Bupati Rettob Dorong Penguatan Toleransi dan Perlindungan Hak Warga

Sebarkan artikel ini
Usai membacakan hasil deklarasi mimika 2026 dilakukan sesi foto bersama (Foto: Yani/ Torangbisa.com).

Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan hasil Deklarasi Mimika 2026 yang memuat komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Deklarasi bertajuk “Untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia” tersebut dibacakan dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) 2026 di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Deklarasi ini melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta seluruh peserta konferensi.

Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi juga menjadi bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, diskriminasi dan intoleransi dinilai dapat mengancam kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Deklarasi tersebut juga menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun masyarakat inklusif, dengan melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas sebagai mitra strategis dalam memajukan toleransi dan kerukunan.

Atas dasar itu, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk memperkuat toleransi dan inklusivitas melalui regulasi daerah serta tata kelola pemerintahan yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis.

Komitmen lainnya mencakup perlindungan hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban diskriminasi.

Pemerintah daerah juga didorong mencegah dan menangani diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.

Peran FKUB dan forum-forum bersama antarwarga turut menjadi perhatian. Forum tersebut diharapkan memperkuat literasi di dalam dan antaragama, menyediakan ruang perjumpaan lintas identitas, memediasi konflik sosial, serta mendorong pendidikan publik.

Selain itu, dialog lintas agama perlu menjadi bagian penting dalam pencegahan dan penanganan persoalan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, serta upaya menghapus berbagai bentuk eksklusi.

Deklarasi Mimika 2026 juga memuat komitmen memperkuat pendidikan toleransi bagi generasi muda, mengembangkan kebijakan publik yang inklusif dan tidak diskriminatif, serta melindungi kelompok rentan dari berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional mereka.

Pada bagian akhir, para peserta berkomitmen memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi dan tata pemerintahan yang harmonis di daerah, sekaligus membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.

Deklarasi tersebut ditetapkan di Mimika pada 16 November 2026 dan akan ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat.

Melalui deklarasi ini, hasil Konferensi Kota Toleran 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan tertulis, tetapi menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata di masing-masing daerah.