Scroll untuk baca artikel
Religi

Marlina Flassy: Mimika Harus Jadi Kota Inklusif, Perempuan dan Kelompok Rentan Jangan Terabaikan

×

Marlina Flassy: Mimika Harus Jadi Kota Inklusif, Perempuan dan Kelompok Rentan Jangan Terabaikan

Sebarkan artikel ini
Suasana pemaparan materi (Foto: Yani/ Torangbisa.com). 

Timika, Torangbisa.com – Pembangunan Kabupaten Mimika harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan.

Kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana seluruh masyarakat mendapatkan ruang, perlindungan dan kesempatan yang setara.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen), Marlina Flassy, saat menjadi narasumber dalam Panel B bertema Perempuan, Kelompok Rentan, dan Kota Inklusif pada Konferensi Kota Toleran Nasional II di Hotel Horizon Diana, Timika, Senin (16/11/2026).

Marlina yang juga merupakan dosen Jurusan Antropologi FISIP Uncen mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial dan menanamkan nilai-nilai toleransi, terutama melalui lingkungan keluarga.

Menurutnya, perempuan tidak hanya menjalankan peran di sektor publik sebagai pekerja, baik di pemerintahan, BUMN maupun swasta, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

Kondisi tersebut membuat perempuan harus memikul beban ganda dalam kehidupan sehari-hari.

“Perempuan tidak hanya bekerja di sektor publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar di dalam rumah tangga. Di sini menunjukkan bahwa perempuan memikul beban ganda dalam memelihara keluarga. Padahal, pendidikan dasar seorang anak, termasuk mengenal toleransi, dimulai dari keluarga,” jelasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan data statistik yang dipaparkan dalam forum tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Mimika mencapai 325.596 jiwa, terdiri dari 170.904 laki-laki dan 154.692 perempuan, dengan 92.586 kepala keluarga.

Menurut Marlina, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mimika sehingga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Ia kemudian menyoroti kondisi Mimika yang dikenal sebagai kota dolar karena memiliki pergerakan ekonomi dan aktivitas industri yang menarik banyak orang datang untuk bekerja dan mencari kehidupan.

Namun, di tengah perkembangan tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan keberadaan mama-mama Papua yang setiap hari berjualan di pasar maupun emperan toko untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mama-mama tersebut, khususnya dari Suku Kamoro sebagai masyarakat asli wilayah pesisir Mimika, berjuang memperoleh penghasilan untuk membiayai pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan rumah tangga.

Selain masyarakat Kamoro, kehidupan di Mimika juga diwarnai keberadaan masyarakat Amungme, Damal, Duga, Moni serta berbagai suku dari luar Papua, seperti Bugis, Makassar, Jawa dan Maluku.

Seluruh kelompok masyarakat tersebut hidup berdampingan dalam keberagaman di Kabupaten Mimika.

“Timika ini dikenal sebagai kota dolar. Pergerakan ekonominya luar biasa dan menarik banyak orang datang. Tetapi jangan lupa, ada mama-mama Papua yang duduk di pasar dan emperan toko dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarga,” ujarnya.

Marlina juga mengingatkan adanya perubahan sosial akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya arus migrasi ke Mimika. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dari luar daerah perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Selain itu, perkembangan pembangunan membutuhkan ruang yang berdampak pada lingkungan dan wilayah yang selama ini digunakan masyarakat adat untuk mencari nafkah.

Ia menilai sebagian tanah ulayat telah mengalami perubahan fungsi untuk pembangunan perkantoran dan berbagai kebutuhan lainnya.

Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat agar masyarakat setempat tidak menjadi korban dari proses pembangunan.

“Pembangunan boleh ada. Kita tidak boleh alergi karena memang ini kehidupan. Tetapi bagaimana supaya masyarakat tidak menjadi korban dari pembangunan? Itu yang perlu dilihat,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Marlina juga mengangkat persoalan ketimpangan gender dan pemberdayaan perempuan dalam perspektif budaya Papua.

Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan budaya masyarakat Papua, perempuan memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Perempuan dimaknai sebagai mama, sementara tanah dipandang sebagai sumber kehidupan atau motherland.

Menurutnya, filosofi tersebut mengandung pesan bahwa tanah dan lingkungan harus dijaga sebagaimana masyarakat menghormati seorang mama yang melahirkan, membesarkan dan memberikan kehidupan.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sejumlah tradisi masyarakat Papua terdapat pembagian ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada praktik tertentu, masih terdapat subordinasi terhadap perempuan, terutama berkaitan dengan garis keturunan, kepemilikan tanah dan kesempatan memperoleh pendidikan.

Marlina mencontohkan, sebelum tahun 2000-an, masih terdapat pandangan bahwa anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan diarahkan untuk tinggal di rumah karena nantinya akan menikah.

Namun, seiring perkembangan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan agama, pandangan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan mulai mengalami perubahan.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan kota meliputi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok migran yang rentan.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan fasilitas yang benar-benar menjawab kebutuhan kelompok tersebut.

Salah satu contohnya adalah menyediakan tempat penitipan anak bagi mama-mama yang bekerja atau berjualan di pasar sehingga mereka dapat mencari nafkah tanpa mengabaikan kebutuhan anak.

Selain itu, keamanan perempuan yang beraktivitas hingga malam hari juga perlu diperhatikan melalui penyediaan penerangan jalan dan lingkungan yang aman.

Perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian penting, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan. Ia menilai persoalan adat, termasuk masalah pembayaran maskawin, tidak boleh sampai menghambat anak mendapatkan pendidikan.

“Adat boleh ada, tetapi harus ada upaya untuk menyelamatkan anak supaya dia tetap bisa sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” katanya.

Marlina turut mempertanyakan ketersediaan fasilitas transportasi dan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kota inklusif harus memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Tidak hanya itu, masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam pembangunan, sementara kelompok migran, khususnya perempuan yang bekerja di sektor perhotelan dan restoran, perlu mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kekerasan maupun perlakuan tidak adil di lingkungan kerja.

Ia menegaskan, komunikasi dan perhatian terhadap kelompok rentan penting dilakukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Menutup pemaparannya, Marlina berharap Mimika dapat berkembang menjadi kota yang aman bagi perempuan, ramah terhadap kelompok rentan dan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, etnis maupun agama.

“Kota Timika harus menjadi kota yang aman untuk perempuan, kota yang ramah untuk kelompok rentan, dan kota yang inklusif bagi semua kelompok suku, etnis dan agama, supaya kota ini menjadi kota yang merajut tali toleransi berdasarkan budaya Indonesia yang damai,” tutupnya.