Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aliran uang hasil dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur (Jatim) yang turut dinikmati staf mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad.
Bagus Wahyudiono (BGS) diduga mendapatkan jatah hingga Rp1,26 miliar dari praktik pengumpulan komitmen fee selama periode 2019-2022.
KPK kini menahan Bagus yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tersebut. Dia ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
“Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Bagus selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konstruksi perkara, Bagus diduga menjadi orang kepercayaan Anwar Sadad yang bertugas menghubungkan sekaligus mengoordinasikan para koordinator lapangan (korlap) dalam pengurusan dana hibah Pokmas.
Achmad menjelaskan, praktik tersebut bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota dewan. Mereka juga menghimpun usulan dana hibah dari setiap anggota DPRD.
Dari proses pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022.
Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Namun, pengalokasian dana hibah tersebut diduga disertai permintaan komitmen fee. Anwar Sadad disinyalir mensyaratkan pemberian fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap maupun anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Para korlap yang bersedia memenuhi permintaan tersebut kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal itu selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD Jatim atau orang yang mewakilinya.
Dalam mekanisme tersebut, Bagus diduga memegang peranan penting. Dia bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung para korlap, serta melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen pengajuan.
Tidak berhenti di situ, Bagus juga diduga mengatur penyerahan uang komitmen fee dari para korlap. Dia disebut mengelola uang setoran, mencatat penerimaan fee, hingga merekapitulasi pengeluaran untuk kepentingan Anwar Sadad.
KPK mengungkapkan, para korlap yang memperoleh dana hibah dari jatah Anwar Sadad diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen. Uang tersebut disalurkan melalui beberapa cara, yakni secara tunai langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, serta dengan membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ungkap Achmad.
Selain aliran komitmen fee tersebut, penyidik juga menemukan dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat.
Para korlap diduga kembali memotong 20-30 persen dari total anggaran yang diterima Pokmas. Akibat praktik tersebut, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya berkisar 55-70 persen dari total anggaran awal.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri atas empat orang sebagai pihak penerima dan 17 orang sebagai pihak pemberi yang terbagi dalam tiga klaster.
Selain melakukan penahanan, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Bagus yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Aset itu berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
















