Jakarta, Torangbisa.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, surat pengunduran diri yang telah diserahkan Gibran secara tegas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Yusril menjelaskan, pernyataan Gibran dalam surat pengunduran dirinya bersifat sepihak karena dilakukan atas permintaan sendiri. Dengan demikian, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak keputusan tersebut.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Yusril mengatakan, hal itu dapat dilihat dari bunyi paragraf pertama surat yang ditandatangani Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran secara eksplisit menyatakan berhenti dari jabatan Wapres periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.
Selain menyatakan kehendak untuk mundur, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Menurut Yusril, permintaan itu bukan berarti Gibran meminta persetujuan MPR atas pengunduran dirinya. Sebaliknya, MPR diminta memproses konsekuensi konstitusional yang muncul setelah adanya pernyataan berhenti tersebut.
Yusril kemudian merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan.
Dalam aturan tersebut disebutkan, apabila jabatan Wapres kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari. Presiden nantinya mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, Yusril menekankan proses pengisian jabatan Wapres harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Hal itu penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berada dalam koridor negara hukum.
