Jakarta, Torangbisa.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat menemui Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR.
Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit di Gedung Parlemen Senayan. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengungkapkan, Gibran menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran sekaligus meminta pimpinan MPR segera memproses surat tersebut.
Menindaklanjuti permintaan itu, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. Setelah itu, MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mempersiapkan proses ketatanegaraan selanjutnya.
“Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Presiden. Ini sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujarnya.
Dia berharap proses pengunduran diri Gibran dapat berjalan lancar sesuai mekanisme konstitusi. Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kami mohon doa dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan lebih baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” tuturnya.
