Timika, Torangbisa.com – Rasa khawatir menyelimuti aktivitas para sopir truk pengangkut batu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Lantaran kerap menghadapi dugaan penghadangan, intimidasi hingga pelemparan dan pengerusakan kendaraan, sekitar 100 sopir truk mendatangi Kantor Polsek Kuala Kencana, Kamis (5/11/2026), untuk meminta perlindungan aparat kepolisian.
Dalam keterangan pihak kepolisian kepada media, kedatangan para sopir tersebut bukan sekadar menyampaikan keluhan. Mereka juga berharap ada langkah konkret untuk mengakhiri persoalan yang selama beberapa pekan terakhir dinilai mengganggu aktivitas pekerjaan dan mengancam keselamatan mereka di lapangan.
Aspirasi para sopir diterima langsung Kapolsek Kuala Kencana AKP Djemi Reinhard. Pertemuan itu turut dihadiri Kabag Ops Polres Mimika AKP Yulius Harikatang, Kasubbag Dalops Polres Mimika AKP Y. Sera Ayatonai, Wakapolsek Kuala Kencana Ipda Eko Kurniawan, serta sejumlah personel kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sopir, Daud Lawa Padang, mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi hingga dugaan pengerusakan kendaraan terjadi di sejumlah titik pengambilan buruh angkut batu, di antaranya kawasan SP3, sekitar Koramil, dan Perempatan Jayanti.
Daud menegaskan, para sopir selama ini telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemilik lahan maupun buruh angkut sesuai kesepakatan. Namun, munculnya tuntutan dari kelompok buruh di lokasi berbeda membuat para sopir berada dalam posisi sulit saat menentukan tempat mengambil tenaga angkut.
“Kami tidak mempermasalahkan harga maupun kesepakatan yang berlaku. Kami hanya ingin mendapatkan kepastian dan jaminan keamanan agar bisa bekerja dengan tenang, tanpa adanya penghadangan, pelemparan, maupun pengerusakan kendaraan,” ungkap Daud.
Ia menjelaskan, terdapat empat kelompok buruh angkut batu yang beraktivitas di wilayah Mimika. Masing-masing adalah kelompok Bundaran SP2 dari Suku Kamoro, kelompok SP3 dari Suku Dani, kelompok Perempatan Kuala Kencana dari Suku Dani, serta kelompok Perempatan Jayanti yang terdiri dari masyarakat Suku Moni dan Suku Dani.
Belum adanya sistem koordinasi yang menyatukan kelompok-kelompok tersebut diduga menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan di lapangan. Persoalan semakin rumit ketika sopir memilih menggunakan jasa buruh dari satu lokasi, sementara kelompok lain memiliki tuntutan berbeda.
Situasi inilah yang dikhawatirkan dapat terus memicu perselisihan, bahkan berujung pada tindakan yang merugikan para sopir maupun kelompok buruh itu sendiri.
Menanggapi keluhan tersebut, Kapolsek Kuala Kencana AKP Djemi Reinhard menegaskan bahwa kepolisian tidak akan membiarkan tindakan intimidasi dan kekerasan mengganggu keamanan masyarakat.
Menurutnya, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang berkepentingan.
Djemi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Kampung Mimika Gunung dan Kepala Kampung Pioka Kencana untuk mencari jalan keluar. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi keterlibatan anak-anak muda yang kerap terpengaruh minuman keras sehingga berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kami juga mendorong terbentuknya wadah atau organisasi buruh agar aktivitas di lapangan dapat dikoordinasikan dengan baik,” ujar Djemi.
Ia pun mengingatkan para sopir agar mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri memasuki lokasi yang dinilai rawan. Apabila menemukan penghadangan, pelemparan, intimidasi maupun pengerusakan kendaraan, para sopir diminta segera melapor kepada kepolisian.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Mimika AKP Yulius Harikatang menilai pendataan terhadap seluruh kelompok buruh angkut batu menjadi salah satu langkah penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pendataan nantinya mencakup identitas kelompok, koordinator hingga seluruh anggota yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan batu. Dengan begitu, proses penyelesaian dapat melibatkan semua pihak secara menyeluruh dan tidak hanya bertumpu pada perwakilan kelompok tertentu.
Yulius juga meminta para sopir dan kepala pangkalan agar tidak mengabaikan faktor keselamatan. Aktivitas pengangkutan sebaiknya tidak dipaksakan apabila kondisi di lapangan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Sebagai tindak lanjut, Polres Mimika bersama Polsek Kuala Kencana akan memfasilitasi pertemuan mediasi dengan menghadirkan seluruh kelompok buruh angkut batu, perwakilan sopir dari masing-masing pangkalan, tokoh adat, kepala kampung, serta unsur terkait lainnya.
“Kami akan memfasilitasi mediasi dengan melibatkan seluruh kelompok buruh angkut batu, para sopir, tokoh adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Kami juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri, tidak melakukan tindakan anarkis, serta mengutamakan keamanan dan ketertiban sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan aman dan lancar,” kata Yulius.
Mediasi tersebut nantinya akan membahas sejumlah persoalan mendasar, mulai dari penetapan lokasi pengambilan buruh angkut batu, pengaturan giliran kerja, keseragaman harga batu, jarak pengangkutan hingga pembentukan sistem koordinasi antarkelompok.
Langkah ini diharapkan dapat melahirkan kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima seluruh pihak, sehingga tidak ada lagi sopir yang merasa terancam saat menjalankan pekerjaannya.
Polisi berharap melalui komunikasi, pendataan, dan mediasi, persoalan yang selama ini memicu ketegangan dapat diselesaikan secara damai. Keamanan para sopir, kepastian aktivitas buruh, serta situasi kamtibmas di Kabupaten Mimika pun diharapkan tetap terjaga kondusif.
