Pulau Morotai, Torangbisa.com – Di tengah kemeriahan Morotai Festival (Morfest) yang menyedot anggaran miliaran rupiah, persoalan pelayanan publik, krisis air bersih, nasib petani, hingga penegakan hukum kembali disuarakan di depan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara Distrik Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai hadir membawa 14 tuntutan rakyat yang mendesak pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Desakan tersebut disampaikan melalui demonstrasi bertema “Menggugat Pemda, Segera Tuntaskan 14 Tuntutan Rakyat”, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.22 WIT itu dipimpin Koordinator Lapangan, Sukardi Baba. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami menggugat Pemda, segera tuntaskan 14 tuntutan rakyat,” tegas Sukardi.
Bagi Samurai, tuntutan tersebut bukan sekadar daftar persoalan, melainkan gambaran berbagai kebutuhan masyarakat yang meminta perhatian serius pemerintah. Mulai dari akses air bersih, pelayanan kesehatan, transportasi pelajar, hingga keterbukaan pengelolaan anggaran.
Dalam sektor pelayanan publik, massa mendesak pembangunan sumur bor di Pasar CBD dan RSUD Ir. Soekarno, penyediaan mobil tangki air untuk Desa Juanga, serta transportasi bagi pelajar di Desa Yao, Pilowo, Tawakal, dan desa lainnya.
Samurai juga menuntut penambahan tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan di RSUD Ir. Soekarno, perbaikan gedung Pasar CBD, serta pembangunan sumur bor di kawasan pertanian yang mengalami kekeringan.
Pada sektor pertanian, Samurai mendesak pendataan petani secara transparan di 88 desa agar bantuan pemerintah dan ganti rugi dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Mereka turut menuntut keterbukaan anggaran belanja tidak terduga dan bantuan bencana, termasuk perhatian terhadap petani yang lahannya terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Sorotan massa juga menyasar transparansi anggaran akhir studi serta pengadaan buku tahun 2026 oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Persoalan agraria turut masuk dalam daftar tuntutan. Sementara di bidang penegakan hukum, Samurai mendesak Polda Maluku Utara mencopot Kapolres Pulau Morotai serta meminta kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis diusut secara profesional dan transparan.
Namun, demonstrasi tersebut belum menghasilkan tanggapan langsung dari pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah pejabat tidak berada di kantor saat aksi berlangsung sehingga massa belum memperoleh jawaban langsung dari pejabat terkait.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada pertanyaan mendasar: sejauh mana tuntutan masyarakat telah ditangani, dan kapan persoalan-persoalan tersebut mendapat penyelesaian yang jelas?
Di tengah agenda pembangunan dan perayaan daerah, kebutuhan dasar masyarakat tetap menuntut jawaban. Bagi Samurai, 14 tuntutan yang dibawa pada momentum Sumpah Pemuda menjadi desakan agar pemerintah tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab melalui penyelesaian persoalan rakyat.
Hingga aksi berlangsung, Samurai masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi terkait atas 14 tuntutan tersebut.
