Timika, Torangbisa.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau MBG 3B menyusul adanya laporan sejumlah posyandu yang belum mendapatkan pelayanan program tersebut.
Hal itu disampaikan Kemong saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (12/10/2026).
Kemong mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan kembali pelaksanaan MBG 3B di setiap distrik, termasuk mengidentifikasi wilayah dan posyandu yang sudah maupun belum mendapatkan pelayanan.
“Nanti saya coba evaluasi bersama teman-teman. Kita pastikan dulu mana yang tidak jalan, mana yang jalan, dan dukungannya seperti apa. Keterlibatan puskesmas juga seperti apa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah distrik, puskesmas, kepala kampung hingga pihak penyelenggara program.
Menurutnya, kepala distrik memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dukungan di wilayah masing-masing, termasuk melalui pemerintah kampung dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemong mengakui, informasi mengenai pelaksanaan program di sejumlah wilayah masih perlu dipastikan kembali. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi agar data penerima dan pelaksanaan pelayanan di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dan keterbukaan informasi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar pemerintah daerah dapat membantu menggerakkan perangkat di tingkat distrik hingga kampung ketika ditemukan kendala pelayanan.
“Kalau ada informasi, kita bisa menggerakkan kepala distrik terkait, puskesmas, dan kepala kampung,” katanya.
Kemong menegaskan, MBG 3B merupakan program pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Mimika akan menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, serta memastikan program dapat terlaksana dengan baik.
Terkait kemungkinan perluasan program ke wilayah pesisir dan pedalaman, ia mengatakan pemerintah daerah perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan BGN, terutama menyangkut kesiapan lokasi dan dukungan di tingkat distrik.
“Kami hanya mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan program ini berjalan dengan aman. Kalau memang mereka ingin menambahkan, kita dukung,” pungkasnya.
