Scroll untuk baca artikel
Mimika

Workshop Diskominfo Mimika: Jurnalis Digital Dituntut Profesional, Cepat Bukan Berarti Mengabaikan Akurasi

×

Workshop Diskominfo Mimika: Jurnalis Digital Dituntut Profesional, Cepat Bukan Berarti Mengabaikan Akurasi

Sebarkan artikel ini
Foto bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang dengan Sekertaris Diskominfo Kabupaten Mimika, Orpa Salosa, Pemateri Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan dan staf Diskominfo (Foto: Istimewa)

Timika, Torangbisa.com – Perkembangan media digital yang semakin pesat menuntut insan pers untuk tidak hanya mampu menyajikan berita secara cepat, tetapi juga menjunjung tinggi akurasi, etika, dan profesionalisme.

Tantangan inilah yang menjadi perhatian utama dalam workshop hubungan media yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Workshop bertajuk Standardisasi Profesi dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, lantai 5, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Mimika, Orpa Salosa, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, serta sejumlah insan media di Kabupaten Mimika.

Dalam sambutannya, Santy Sondang mengatakan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara drastis pola penyampaian berita kepada masyarakat.

Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang untuk disebarluaskan, kini dapat diterima publik hanya dalam hitungan detik.

Namun, menurutnya, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan informasi, keberimbangan pemberitaan, verifikasi fakta, dan etika jurnalistik,” tegas Santy.

Ia menilai, peningkatan kompetensi jurnalis digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi.

Jurnalis, kata dia, tidak cukup hanya menguasai teknologi dan berbagai platform digital. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip jurnalistik, kode etik profesi, verifikasi informasi, serta tanggung jawab sosial dalam menyampaikan berita kepada publik.

Santy menjelaskan, standardisasi profesi dan verifikasi kompetensi jurnalis digital merupakan langkah strategis untuk mendorong lahirnya sumber daya manusia jurnalistik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui standardisasi profesi, setiap jurnalis diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

Sementara itu, verifikasi kompetensi menjadi salah satu upaya untuk mengukur kemampuan profesional jurnalis berdasarkan standar yang berlaku.

“Kualitas pemberitaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang berada di balik proses produksi dan penyebarluasan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, jurnalis yang kompeten akan mampu menyajikan berita secara lebih akurat, berimbang, mendalam, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan verifikasi yang memadai.

Hal tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman, keresahan, maupun dampak negatif akibat penyebaran informasi yang tidak akurat.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Mimika, Santy menilai media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang mendidik, mencerahkan, sekaligus membangun kepercayaan publik.

Dengan keberagaman masyarakat, kekayaan budaya, potensi sumber daya alam, dan dinamika pembangunan yang ada, media diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Media juga diharapkan dapat mengangkat potensi daerah, memperkenalkan keberagaman budaya, menyampaikan program pembangunan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik yang konstruktif.

“Hubungan antara pemerintah daerah dan media massa merupakan hubungan kemitraan yang harus dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling menghormati,” kata Santy.

Ia menegaskan, hubungan media tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial atau penyampaian informasi satu arah.

Sebaliknya, hubungan media harus menjadi bagian dari strategi komunikasi publik yang terencana, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah membutuhkan media sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, media membutuhkan akses informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah daerah.

Santy mengajak seluruh insan pers di Mimika untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, dan menjaga marwah profesi jurnalistik.

Ia juga mengingatkan agar kemajuan teknologi digital digunakan secara bijaksana, terutama dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

“Jangan mudah menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Hindari pemberitaan yang dapat memecah belah persatuan, mengandung fitnah, atau merugikan pihak lain,” pesannya.

Sebaliknya, ia mendorong media untuk menghadirkan karya jurnalistik yang mengedepankan edukasi, persatuan, toleransi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Santy berharap workshop tersebut tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik sehari-hari.

Ia juga meminta Diskominfo Mimika terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, organisasi pers, dan media massa guna membangun sistem komunikasi publik yang efektif.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar, komunikasi yang sehat, serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh media yang profesional,” pungkasnya.