Timika, Torangbisa.com — Solidaritas mahasiswa dan mahasiswi Mimika menggelar aksi demonstrasi damai dihalaman Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026) untuk mendesak pemerintah daerah, DPRK, serta aparat penegak hukum serius menangani berbagai persoalan kekerasan dan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kasus pembunuhan, konflik horizontal, pengungsian warga, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara tuntas.
Massa aksi diterima Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama sejumlah anggota DPRK. Sementara jalannya demonstrasi mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Salah satu peserta aksi, Fransiska, menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kasus kekerasan yang menimpa masyarakat.
Ia mendesak Bupati Mimika hadir langsung untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan proses hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berjalan sebagaimana mestinya.
“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan. Kami melihat Bupati sangat tidak mampu memimpin di atas tanah ini,” ujar Fransiska dalam orasinya.
Menurutnya, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.
Ia mempertanyakan fungsi hukum apabila keluarga korban terus kehilangan anggota keluarganya tanpa kepastian penyelesaian.
“Kalau keluarga dibunuh, dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat,” tegasnya.
Tak hanya persoalan pembunuhan, mahasiswa juga menyoroti kondisi masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Papua. Mereka menilai masyarakat sipil tidak semestinya terus ditempatkan sebagai pihak yang paling menderita akibat konflik.
“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini strategi model apa? Tidak manusiawi sekali,” katanya.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah agar tidak hanya sibuk membahas persoalan anggaran, tetapi turut memberi perhatian serius terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah harus buka otak, buka mata. Bukan hanya duduk makan uang, bukan hanya duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,” serunya.
Sementara itu Wakil Koordinator Lapangan, Geovani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Geovani memperkenalkan dirinya sebagai perempuan asli Amungme yang berasal dari Mimika. Ia menegaskan kehadirannya dalam aksi bukan semata-mata sebagai mahasiswa, melainkan sebagai bagian dari masyarakat Papua yang melihat langsung berbagai persoalan di tanah kelahirannya.
“Hari ini saya masih mahasiswa, saya perempuan asli Amungme yang punya tanah berada di Kabupaten Mimika ini. Tetapi hari ini saya berdiri sebagai manusia Papua yang sadar atas ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).
“Kita semua korban. Kita semua korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh DPRD Kabupaten Mimika, bahkan MRP yang tidak melibatkan masyarakat adat OAP,” katanya.
Geovani menegaskan mahasiswa memilih turun ke jalan karena tidak ingin persoalan yang terjadi hari ini menjadi ancaman bagi generasi Papua di masa mendatang.
“Kami hadir hari ini karena kami korban. Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami sadar dan tidak mau melihat generasi kami yang akan hadir terancam di atas tanahnya sendiri, Tanah Papua,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyatakan pihaknya berencana mengundang Bupati Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk membahas persoalan keamanan sekaligus mencari langkah konkret terhadap kasus pembunuhan yang terus berulang.
Namun, DPRK belum dapat memastikan apakah Bupati Mimika akan hadir dalam pertemuan tersebut.
“Untuk kita hadirkan Pak Bupati hari ini, saya belum bisa menjamin,” ujar Primus.
Meski demikian, DPRK Mimika menyatakan akan segera menyiapkan undangan untuk mengumpulkan Bupati dan unsur Forkopimda dalam satu forum pembahasan.
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini. Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini. Penyelesaian seperti apa?” katanya.
