Timika, Torangbisa.com – Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan sebanyak 970 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Papua Barat dan 1.055 Posbankum di Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (18/05/2026).
Peresmian tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum hingga menjangkau masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan, khususnya di wilayah Papua.
Program Posbankum ini mengusung konsep people centered justice atau keadilan yang berpusat pada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, paralegal, serta pemerintah daerah dalam membantu penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara lebih dekat dan humanis.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan bentuk nyata komitmen negara untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses keadilan secara merata tanpa terkecuali.
“Negara harus hadir memastikan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, mendapatkan pendampingan dan akses hukum yang layak,” ujarnya.
Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah membentuk sebanyak 83.980 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan layanan hukum berbasis masyarakat.
Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga terus memperkuat kualitas layanan Posbankum melalui pelatihan bagi paralegal dan pengelola Posbankum, termasuk pengembangan sistem pelaporan digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di lapangan.
Dengan hadirnya ribuan Posbankum di Papua Barat dan Papua Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan hukum, edukasi hukum, hingga penyelesaian sengketa secara adil dan cepat di lingkungan masing-masing.
