Timika, Torangbisa.com – Warga Distrik Mimika Barat Tengah, khususnya di Kampung Uta dan wilayah terdampak konflik seperti Lopong dan Kapiraya menyampaikan langsung berbagai keluhan terkait minimnya pelayanan kesehatan kepada Ketua DPRK Kabupaten Mimika, Primus Natikapereyau beserta anggota dewan yang lain, saat kunjungan kerja di Distrik Mimika Barat Tengah, Sabtu (09/05/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah distrik, warga mengeluhkan pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal sejak awal tahun 2026.
Salah satu warga menyebut pelayanan medis terakhir diterima pada bulan Maret dan hingga kini belum kembali normal.
Petugas kesehatan disebut masih menjalankan sistem pelayanan bergilir dari puskesmas menuju kampung, lalu kembali lagi ke pusat distrik. Namun pelayanan tersebut terkendala keterbatasan anggaran dan situasi keamanan di wilayah terdampak konflik.
“Dari Januari sampai sekarang ada keterbatasan anggaran. Anggaran terlambat karena rolling pejabat sehingga menjadi kendala pelayanan,” ungkap salah satu petugas dalam pertemuan tersebut.
Selain faktor anggaran, tenaga kesehatan juga disebut masih merasa khawatir dengan situasi keamanan di beberapa kampung, sehingga pelayanan tidak dilakukan secara menetap di lokasi.
Warga pun meminta adanya jaminan keamanan agar tenaga medis dapat kembali bertugas secara normal.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh terhambat.
“Saya pikir pelayanan ini harus tetap ada. Kita perlu bicara dengan Kepala Dinas dan pihak puskesmas supaya pelayanan masyarakat bisa kembali berjalan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pihak kepolisian dan pemerintah distrik juga menjelaskan bahwa fasilitas bagi tenaga medis tersedia di Kampung Kapi Raya, sementara di wilayah Lopong fasilitas belum tersedia sehingga petugas hanya melakukan pelayanan pulang-pergi.
Warga juga mengeluhkan kondisi air bersih yang tidak memadai. Masyarakat terdampak konflik disebut masih mengonsumsi air sungai sehingga menyebabkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan penyakit lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Hj Rampeani Rachman meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan segera turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di wilayah Mimika Barat Tengah.
“Kami menghimbau kepada OPD teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk segera turun ke lapangan melihat kondisi terakhir pelayanan pustu-pustu yang ada di Distrik Mimika Barat Tengah,” tegasnya.
Ia mengatakan masyarakat terdampak konflik di wilayah Lopong sangat membutuhkan pelayanan medis, terlebih kondisi air bersih yang terbatas membuat kesehatan warga semakin rentan terganggu.
“Dengan adanya situasi air bersih yang sangat berdampak dan masyarakat masih mengonsumsi air sungai, ini menjadi faktor utama kesehatan mereka mudah terganggu,” katanya.
