Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bappeda menggelar Focus Group Discussion (FGD) Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 guna membahas penyusunan laporan syarat salur dana Otsus dan DTI tahap II.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (05/05/2026), dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling.
Dalam sambutannya, Yohana Paliling menegaskan bahwa FGD ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Ia menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu wajib memperhatikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan indikator capaian target, baik dari sisi realisasi maupun output program.
“Penyusunan laporan syarat salur tahap kedua ini harus benar-benar diperhatikan, termasuk ketepatan waktu penyampaian laporan yang menjadi salah satu variabel utama untuk pencairan dana sebesar 45 persen dari total pagu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa FGD ini juga menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi fokus utama dalam penggunaan dana Otsus.
“Program yang dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir,” tegasnya.
Yohana juga mengajak seluruh peserta, khususnya para kasubag umum dan program di setiap OPD, untuk berperan aktif dalam proses penyusunan laporan, mengingat peran mereka sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan laporan syarat salur dana Otsus dan DTI tahap II dapat disusun secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan, sehingga proses pencairan anggaran dapat berjalan lancar serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
