Timika, Torangbisa.com – Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, S.STP, menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini diwujudkan melalui sinergi bersama para lurah di wilayah Distrik Mimika Baru, dengan menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah peninjauan lapangan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan keakuratan data serta batas-batas tanah. Proses ini diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Tak hanya itu, kehadiran langsung pihak distrik dan kelurahan dalam setiap tahapan pelayanan menjadi penegasan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi praktik-praktik di luar aturan yang merugikan masyarakat.
Merlyn juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya alias Rp 0 (nol rupiah), baik di tingkat kelurahan maupun distrik. Kebijakan ini menjadi pesan tegas bahwa seluruh pelayanan administrasi pertanahan harus bebas dari pungutan liar.
“Melalui langkah ini, kami ingin masyarakat melihat secara langsung bahwa pelayanan administrasi tanah dilakukan secara terbuka, terukur, dan bebas pungli,” ujarnya.
Lebih dari sekadar program, inisiatif ini diharapkan menjadi gerakan bersama untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat distrik dan kelurahan di Mimika Baru.
