Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika Johannes Rettob resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi staf pemerintahan telah melalui berbagai tahapan dan merujuk pada sejumlah surat edaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya produksi pertambangan yang berdampak langsung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Usai kegiatan di RSUD Kabupaten Mimika, Jumat (10/04/2026), Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa kebijakan WFH telah melalui berbagai tahapan dan merujuk pada sejumlah surat edaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
“WFH sudah ada edarannya, mulai dari Kemenpan, Mendagri, Gubernur, hingga saya tindak lanjuti dengan edaran Bupati. Kita terapkan setiap hari Jumat,” ujarnya.
Namun demikian, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi staf, sementara pejabat struktural tetap bekerja seperti biasa. Selain itu, sektor pelayanan publik vital seperti rumah sakit tidak diperbolehkan menerapkan WFH.
“Kalau di rumah sakit, tidak mungkin ada WFH. Pelayanan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan. Ia menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi tulang punggung APBD Mimika sangat bergantung pada aktivitas pertambangan, khususnya dari PT Freeport Indonesia.
“APBD kita sekitar 80 persen bergantung pada DBH pertambangan. Kalau produksi turun, otomatis pendapatan daerah juga ikut turun,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan DBH tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,1 (triliun rupiah), dan kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah lain di Indonesia yang bergantung pada sektor serupa.
Penurunan produksi berdampak langsung pada royalti yang diterima pemerintah, sehingga memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika tetap berupaya menyesuaikan kebijakan dan pengelolaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
