Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun, menunjukkan sikap tegas dalam membenahi sektor pendidikan dengan melarang keras praktik potongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penegasan ini disampaikan saat dirinya turun langsung mendengar keluhan para guru di SD Negeri 5 SP 2, Jumat (10/4/2026).
Anton menegaskan bahwa dana BOS merupakan hak penuh siswa yang wajib digunakan sesuai peruntukannya tanpa potongan dalam bentuk apa pun.
Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, tidak boleh lagi ada potongan-potongan. Kalau saya tahu ada yang melakukan, akan saya tindak tegas. Kepala sekolah juga harus berani melapor,” tegasnya.
Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari internal dinas pendidikan agar sistem pengelolaan menjadi lebih transparan, bersih, dan akuntabel.
Ia juga meminta pihak sekolah untuk terbuka dalam penggunaan anggaran guna mencegah konflik dan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Dana BOS itu jelas dihitung berdasarkan jumlah murid. Itu hak mereka, jadi tidak boleh disalahgunakan,” ujarnya.
Dalam dialog terbuka tersebut, seorang guru senior, Hamzini, menyampaikan keluhan serius terkait sistem pembelajaran siang hari yang dinilai tidak efektif akibat keterbatasan ruang kelas.
“Sudah 15 tahun saya mengabdi, dan sistem masuk siang ini masih terjadi. Guru mengajar dalam kondisi lelah, anak-anak juga tidak fokus karena cuaca panas. Ini sangat tidak efektif,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan fasilitas antar sekolah yang masih terjadi, dan berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembangunan ruang kelas dapat merata, sehingga tidak ada lagi siswa yang harus belajar di siang hari.
Menanggapi hal tersebut, Anton memastikan pihaknya akan mengambil langkah berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, termasuk terkait pembangunan maupun kebijakan tenaga pendidik.
“Saya tidak mau ambil keputusan tanpa cek langsung. Kalau belum beres, saya tahan dulu sampai semuanya jelas,” katanya.
Anton juga menegaskan komitmennya untuk menghapus perlakuan berbeda antar sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pegunungan.
“Ke depan tidak ada lagi pilih kasih. Semua sekolah punya peran yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa, termasuk sekolah swasta di daerah terpencil,” tegasnya.
