Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, menjelaskan strategi pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil yang kini difokuskan pada pembangunan rumah petugas sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pembangunan rumah petugas dilakukan dalam satu paket lengkap, termasuk penyediaan mebel, jaringan internet, solar cell, serta sarana air bersih.
“Iya, satu paket. Jadi mulai dari rumah petugas, mebelernya, internetnya, solar cell-nya, sampai sarana air bersihnya. Itu sudah termasuk,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Dinas Kesehatan juga secara berkala mendorong dukungan logistik dan memastikan tenaga kesehatan tetap berada di lokasi tugasnya.
Reynold menanggapi pertanyaan mengapa pembangunan rumah petugas didahulukan sebelum pembangunan Pustu atau Puskesmas. Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan banyak fasilitas kesehatan tidak berfungsi optimal karena tidak ada tenaga yang tinggal di tempat.
“Teman-teman media sering memberitakan bahwa puskesmas atau pustu tidak ada petugasnya. Jadi kami melihat karakteristik wilayah terpencil, lebih baik bangun rumah petugas dulu. Kalau bangun pustu tanpa rumah petugas, petugasnya tidak ada. Tapi kalau rumah petugas dibangun, sudah pasti ada yang tinggal dan melayani,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Dinas Kesehatan juga kembali menguatkan strategi pelayanan kesehatan di luar gedung. Salah satunya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program prioritas nasional.
Di tingkat daerah, program tersebut dikolaborasikan dengan inovasi lokal seperti “Pusjaki” (Puskesmas Jalan Kaki) untuk wilayah pesisir dan pegunungan, serta “Kakak Sehat” (Kunjungan Keluarga Sehat) untuk wilayah perkotaan.
“Program nasional itu ada CKG atau Cek Kesehatan Gratis. Kami dorong secara aktif dengan pendekatan rumah ke rumah. Di pesisir dan gunung itu namanya Pusjaki, sedangkan di kota itu Kakak Sehat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pendekatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap cakupan layanan kesehatan di Mimika. Bahkan, lebih dari 60 persen penduduk telah menerima pemeriksaan kesehatan gratis melalui kolaborasi program nasional dan daerah.
Reynold menambahkan, pihaknya juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) untuk memperkuat implementasi program tersebut di lapangan, termasuk mekanisme pemeriksaan lanjutan apabila dibutuhkan konfirmasi medis.
“Strateginya adalah jemput bola, tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan,” pungkasnya.
