Timika, Torangbisa.com – Sebanyak 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika belum menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Batas pengumpulan LAKIP di bulan Maret. Hal tersebut menjadi teguran keras kepada OPD-OPD yang belum menyerahkan laporan.
“Ini ada 30 OPD yang belum menyerahkan laporan lagi. Batasnya kan bulan Maret. Saya sudah kasih teguran keras terkait laporan kinerja (LAKIP) ini,” kata Bupati Mimika, Johannes Rettob, Minggu (22/2/2026).
Menurut Johannes Rettob, persoalan tersebut merupakan urusan internal pemerintahan. Namun ia berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti kewajiban penyampaian laporan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kinerja.
“Saya kira itu internal dalam pemerintahan. Saya berharap mereka segera menindaklanjuti dalam proses ini,” ujarnya.
Terkait isu pemeriksaan terhadap organisasi-organisasi yang menerima dana hibah pemerintah, Johannes Rettob menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan.
Ia menyinggung pemeriksaan dana hibah tahun 2024 yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
Menurutnya, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan pada 2025 dan saat ini masih dalam tahap proses.
“Kalau yang kemarin ramai tahun 2024 itu, sekarang 2025 lagi diproses pemeriksaannya. Kita lihat saja. Kalau tidak ada masalah tentunya aman, tapi kalau ada masalah pasti diproses,” tegasnya.
