Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, menyampaikan klarifikasi terkait isu liar yang beredar di tengah masyarakat Kabupaten Mimika, Sabtu (21/02/2026).
Terkait isu yang berkembang, Marianus menegaskan bahwa kabar mengenai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut-sebut menarik uang dari bawahan untuk kepentingan jabatan adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.
“Itu isu liar yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Tidak mungkin Kepala OPD melakukan hal seperti itu. Pemerintahan saat ini berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses rolling atau rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilakukan oleh Bupati Mimika akan mengedepankan kinerja, kepangkatan, dan golongan, tanpa praktik-praktik yang melanggar aturan.
“Rotasi jabatan tidak memakai uang. Semua berdasarkan kemampuan, kinerja, kepangkatan, dan golongan. Jadi jangan ada yang menggiring opini seolah-olah jabatan bisa dibeli,” katanya.
Marianus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pemerintahan yang sedang menata birokrasi agar lebih baik, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya sebuah surat internal yang tersebar luas di media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya keluarga besar suku Kamoro dan Lemasko.
“Atas nama lembaga adat, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas surat yang beredar di media sosial. Surat itu sebenarnya bersifat internal, namun tersebar ke luar dan memicu kesalahpahaman,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan yang muncul merupakan masalah batas tanah dan bukan terkait sumber daya alam. Ia menegaskan agar persoalan tersebut diselesaikan secara adat dan damai tanpa memicu konflik antar suku.
“Kita ini satu daerah, jumlah kita tidak banyak. Tidak perlu ada konflik fisik atau perang antar suku. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin dan melalui jalur pemerintah serta mekanisme yang berlaku,” imbaunya.
Ia juga meminta kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen untuk menahan diri serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
Di akhir pernyataannya, Marianus berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda, termasuk kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Kami berharap semua persoalan bisa diselesaikan secara baik, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga stabilitas dan persatuan di Kabupaten Mimika,” tutupnya.
