Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar menyikapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kasus di wilayah Kapiraya, secara positif, objektif, dan tidak terpengaruh informasi yang belum tentu benar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Johannes Rettob saat memberikan arahan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (09/02/2026).
Bupati menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar di masyarakat terkait kasus kapiraya tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang menggiring opini seolah-olah pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa dalam menangani persoalan tersebut.
“Hal yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi diskenariokan seakan-akan pemerintah tidak bekerja dan tidak melakukan pengurusan apa pun. Ini yang perlu kita luruskan,” tegas Bupati.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai kewenangan dan prosedur yang ada. Namun, berbagai informasi yang beredar justru memunculkan kesan negatif terhadap kinerja pemerintah.
Bupati juga menyinggung informasi mengenai adanya bayi yang meninggal dunia, yang menurutnya telah disalahartikan oleh sebagian pihak.
“Bayi memang sempat dibawa ke puskesmas untuk dirawat, tetapi orang tuanya memilih membawa pulang dan tidak melanjutkan perawatan. Lalu apa salah pemerintah? Pemerintah sudah berupaya,” jelasnya.
Ia menilai informasi semacam ini kerap “digoreng” dan disebarluaskan tanpa klarifikasi yang jelas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati Johannes Rettob mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang semakin marak beredar, terutama melalui media sosial.
“Informasi hoaks sekarang semakin berkembang. Saya minta Bapak-Ibu sekalian jangan ikut terpengaruh. Kita harus cek dan ricek setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” imbaunya.
Bupati berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menyikapi informasi secara cerdas, bijak, dan berdasarkan fakta, serta turut membantu meluruskan informasi yang keliru demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
