Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua I Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan kabupaten tetangga yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember lalu.
Marianus mengatakan, hingga kini masyarakat belum mendapatkan kejelasan terkait hasil pertemuan tersebut.
Padahal, persoalan tapal batas wilayah sangat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Mimika Barat.
“Sampai sekarang belum ada jawaban. Masyarakat di Mimika Barat merasa terancam dan sangat kasihan dengan kondisi yang mereka alami,” ujar Marianus, Jumat (6/2/2026).
Ia mempertanyakan siapa pihak yang seharusnya menjadi mediator dalam penyelesaian masalah ini.
Menurutnya, DPRK Mimika, khususnya DPRK Otsus, serta partai politik serta Bagian Tata Pemerintahan harus lebih proaktif melihat persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Kira-kira masalah ini siapa yang bisa mediasi? Saya harap DPRK Otsus dan parpol tolong proaktif melihat persoalan masyarakat,” tegasnya.
Marianus mengingatkan, jika persoalan tapal batas dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka dampaknya akan semakin luas.
Masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.
“Kalau dibiarkan, masyarakat kita benar-benar terancam. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, maupun kesehatan,” tambahnya.
Untuk itu, Lemasko meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Mimika segera menyurati Kemendagri, bahkan bila perlu langsung melakukan koordinasi ke Jakarta guna menindaklanjuti persoalan tapal batas serta hasil pertemuan sebelumnya.
“Masyarakat sedang menunggu kepastian. Kami minta Tapem menyurat ke Kemendagri atau langsung ke sana agar ada kejelasan penyelesaian,” pungkas Marianus.
