Timika, Torangbisa.com – Komisi II DPRK Mimika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas Pemerintah berupa pabrik pembuatan pakan alternatif di SP6 Kampung Naenamuktipura, dan rumah potong ayam dan babi di SP5 dan kandang sapi di SP5, Senin (2/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, dipimpim oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolpin Beanal, Wakil Ketua Komisi, Mariunus Tandiseno, Sekertaris Komisi, Adrian Andika Thie, dan para anggota Komisi II, Putrika Rante, Merry Pongutan, Luther Beanal, didampingi oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani dan jajarannya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolpin Beanal mengatakan, hari ini pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melihat langsung kondisi bangunan pabrik pembuatan pakan alternatif sekaligus ingin memastikan apa yang menjadi kekurangan dan kendala yang perlu dilengkapi.
“Kami datang untuk melihat dan memastikan pembangunan pabrik dan peralatannya,” kata Dolpin.
Sementara itu, Kepala Disnakeswan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani yang menerima kunjungan tersebut mengakui bahwa saat ini bahan baku pembuatan pakan masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada harga produksi yang belum bisa ditekan secara maksimal.
“Iya, jadi bahan baku untuk pembuatan pakan itu masih didatangkan dari luar. Sehingga selisih harga kurang lebih sekitar Rp116 ribu. Ya, bisa dibilang agak lebih miring dibandingkan kalau peternak mengambil pakan dari restoran-restoran,” jelas Sabelina saat ditemui usai kunjungan Komisi II DPRK Mimika.
Meski demikian, Disnakeswan tetap berupaya membantu peternak lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui program pemberian pakan gratis sebagai bentuk edukasi.
“Kami juga memberikan pakan secara cuma-cuma kepada peternak OAP supaya mereka bisa teredukasi dan melihat langsung contoh penggunaan pakan yang baik. Karena bahan-bahan ini semua didatangkan dalam bentuk bubuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 pihaknya sempat menghentikan pengadaan bahan baku dan lebih fokus pada kegiatan pembinaan serta edukasi kepada peternak. Produksi pakan kembali berjalan pada awal 2025, namun hanya bertahan hingga bulan Mei.
“Di tahun 2024 kami tidak mendatangkan lagi bahan baku. Kami mulai dari edukasi-edukasi dulu. Kemudian di tahun 2025 sempat berjalan lagi, kurang lebih sampai bulan Mei. Setelah itu memang kami sudah tidak produksi lagi,” terangnya.
Untuk meningkatkan kapasitas produksi, pada tahun 2026 Disnakeswan berencana menambah peralatan pendukung pabrik pakan. Rencana tersebut merupakan hasil rekomendasi dari rapat dengar pendapat (RDP) serta kunjungan kerja bersama DPRK Mimika ke Klaten beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan hasil RDP dan kunjungan bersama bapak dan ibu dewan ke Klaten, tahun 2026 ini kita akan menambah peralatan, seperti mixer yang lebih besar, mesin pelet, dan beberapa alat pendukung lainnya,” kata Sabelina.
Langkah ini diharapkan mampu menghidupkan kembali produksi pakan ternak lokal di Mimika, mengingat harga pakan di pasaran masih tergolong mahal.
“Kita berharap kalau kita sendiri yang memproduksi pakan, otomatis bisa lebih murah. Tapi memang kita butuh anggaran besar untuk pengadaan jagung sebagai bahan baku utama,” tambahnya.
Sabelina juga berharap adanya dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Mimika untuk penyediaan jagung hibrida dari petani lokal.
“Seandainya dinas pertanian sudah siap menyediakan jagung hibrida dari petani lokal, kami bisa mengambil sesuai kebutuhan produksi. Itu tentu akan sangat membantu menekan biaya produksi pakan,” tuturnya.
Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan DPRK Mimika, Disnakeswan optimistis program pakan mandiri dapat berjalan kembali dan memberikan manfaat nyata bagi peternak di Kabupaten Mimika.
“Kami ingin peternak di Mimika tidak lagi terbebani harga pakan yang mahal. Harapannya ke depan pakan bisa diproduksi sendiri di daerah dan kesejahteraan peternak bisa semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andika Thie menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan program-program pemerintah daerah di bidang peternakan berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Kami hari ini mengunjungi mitra kerja kami, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Agenda utama kami melihat langsung pabrik pakan ternak yang telah dibangun pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas terkait,” ujar Adrian.
Ia menjelaskan, pabrik pakan ternak tersebut dibangun sejak 2024 sebagai tindak lanjut studi banding Komisi II bersama Dinas Peternakan dan Pertanian ke Pulau Jawa. Langkah itu dilakukan untuk mencari solusi atas tingginya harga pakan ternak di Mimika, khususnya pakan babi yang selama ini mencapai Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per karung.
“Harapan kami, dengan adanya pabrik pakan ini, harga pakan ternak bisa ditekan sehingga membantu peternak lokal di Mimika,” jelasnya.
Menurut Adrian, salah satu tantangan utama adalah ketersediaan bahan baku. Selama ini bahan baku utama seperti jagung hibrida, konsentrat, dan dedak masih didatangkan dari luar daerah. Padahal, ketergantungan tersebut membuat harga pakan tetap tinggi.
“Karena itu kami berharap Dinas Pertanian bisa bersinergi menyuplai jagung hibrida dari petani lokal, sehingga pabrik pakan ini benar-benar optimal dan berdampak bagi peternak di daerah,” tambahnya.
Adrian juga mengingatkan bahwa tingginya harga babi sempat menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Mimika pada 2015. Dengan stabilnya harga pakan, diharapkan harga komoditas ternak dapat lebih terkendali.
Selain meninjau pabrik pakan, Komisi II juga mengunjungi lokasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di SP 5. Namun, di lapangan rombongan mendapati bahwa pembangunan RPH tersebut belum berjalan maksimal.
“Yang kami lihat baru ada pagar dan lahan kosong. Harapan kami tahun ini pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan bisa mengoptimalkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan rumah potong ayam dan babi tersebut,” tegasnya.
Keberadaan RPH dinilai sangat penting, terutama untuk mendukung kebutuhan pasar lokal maupun peluang kerja sama dengan PT Freeport melalui Pangansari. Adrian menyebut, saat ini Freeport membutuhkan pasokan hingga 30 ton ayam per bulan.
“Kabupaten Mimika harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Dengan adanya RPH yang memadai, hasil produksi peternak lokal bisa disuplai secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.
Kunjungan selanjutnya dilakukan ke lokasi kandang sapi yang juga dibangun oleh Dinas Peternakan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangbiakan sapi di Mimika agar ke depan kebutuhan daging sapi tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau.
“Selama ini daging sapi kita masih didatangkan dari luar. Padahal Mimika punya potensi besar untuk mengembangkan peternakan sapi sendiri,” ujarnya.
Adrian menambahkan, pembangunan kandang sapi saat ini baru mencapai sekitar 30–50 persen. Ia berharap pada 2026 mendatang ada dukungan anggaran agar proyek tersebut dapat diselesaikan hingga 100 persen.
“Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun terbengkalai karena efisiensi anggaran. Tiga fasilitas ini pabrik pakan, rumah potong, dan kandang sapi—berpotensi besar mendatangkan PAD serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Adrian menegaskan komitmen Komisi II DPRK Mimika untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah daerah.
“Kami di DPRK akan terus men-support mitra kerja agar bisa memberikan progres nyata bagi masyarakat. Pembangunan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi harus dikelola profesional dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan warga Mimika,” tutupnya
