Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, menegaskan bahwa seluruh kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya dapat berjalan apabila telah ter-input dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media pada Senin (02/02/2026).
Ia menyebutkan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan saat ini sudah berbasis sistem, sehingga percepatan penginputan menjadi sangat penting.
“Kegiatan di setiap OPD itu bisa jalan kalau sudah ter-input di SIRUP. Semua kan by system. Kita berharap penginputan SIRUP sesuai arahan pimpinan tadi bisa lebih cepat tuntas,” ujarnya.
Menurut Yohana, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi OPD untuk memaksimalkan persiapan dokumen perencanaan, mengingat aktivitas lapangan di awal tahun belum terlalu padat.
“Mumpung dalam minggu-minggu ini kegiatan OPD di lapangan belum terlalu aktif, kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan,” jelasnya.
Selain penginputan SIRUP, ia juga menyampaikan adanya arahan pimpinan terkait penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus diselaraskan dengan LHKPN, mengingat keterbatasan waktu yang ada.
“Kami berharap penyerahan DPA Tahun Anggaran 2026 bisa segera dilakukan, supaya kita bisa langsung eksekusi program-program yang sudah direncanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Yohana mengungkapkan bahwa Bappeda Mimika juga telah mengarahkan OPD untuk mulai melakukan penginputan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2027. Hal ini sejalan dengan arahan yang telah disampaikan pada launching King of Meeting RKPD 2027.
“Namanya perencanaan itu berjalan dari awal sampai akhir tahun. Ada perencanaan induk, perubahan, pengendalian, evaluasi, sampai pengawasan,” ujarnya.
Terkait keterlambatan penyusunan LAKIP yang kerap terjadi setiap tahun, Yohana menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah kebutuhan data yang sangat detail dan rinci.
“LAKIP ini kan menjadi cerminan kinerja OPD dan juga kinerja pimpinan daerah. Kadang terlambat karena datanya harus betul-betul detail, indikator dan target harus sinkron dengan data yang ada,” terangnya.
Ia menambahkan, pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan banyak tabel dalam dokumen LAKIP OPD yang belum terisi secara lengkap, meskipun dokumen dinyatakan selesai.
“Kami berharap LAKIP tahun ini bisa terisi lengkap, supaya ke depan tidak kewalahan lagi saat membutuhkan dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen lainnya,” harapnya.
Sebagai bentuk dukungan, Bappeda Mimika selama ini juga aktif bekerja sama dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) untuk memberikan pendampingan kepada OPD.
“Kami kumpulkan OPD dan lakukan pendampingan, supaya kendala-kendala yang ada bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Yohana.
