Timika, Torangbisa.com – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Mimika terus berupaya mengembangkan pengelolaan ekowisata mangrove di wilayah pesisir Pomako, Distrik Mimika Timur. Hal tersebut disampaikan pada Rabu (21/01/2026).
Sebagai dinas yang baru dibentuk, Disparekraf Mimika melakukan kunjungan perdana sekaligus sosialisasi kepada masyarakat RT 09 Kampung Poumako.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat setempat terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi fasilitas ekowisata mangrove yang telah dibangun.
Kepala Dinas Disparekraf Mimika, Elisabeth Cenawatin, mengatakan pendekatan yang dilakukan menggunakan metode Piripa, yakni pola pendekatan sesuai dengan budaya suku Kamoro.
Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pengembangan ekowisata mangrove akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.
“Beberapa hari lalu kami lakukan sosialisasi dengan cara duduk bersama, bakar ikan, bakar sagu, dan makan bersama. Kami mengajak masyarakat RT 09 untuk bersama-sama menjaga ekowisata mangrove yang ada,” ujar Elisabeth.
Pendekatan tersebut dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah material pembangunan berupa kayu tracking serta tandon penampungan air yang sempat dicuri.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ekowisata.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga mengusulkan agar pembangunan jembatan tracking dilanjutkan hingga menghubungkan Kampung Pomako.
Hal ini dinilai dapat menjadi akses masyarakat untuk menyeberang, sekaligus mendukung aktivitas wisata.
“Mereka menyampaikan terima kasih atas upaya pengembangan yang dilakukan. Namun mereka juga mengusulkan agar tracking dilanjutkan sampai ke kampung, karena di sana juga terdapat Sanggar Tikiri,” jelasnya.
Ke depan, Disparekraf Mimika juga berencana membangun pondok wisata sebagai tempat persinggahan pengunjung, serta pagar keliling untuk membatasi akses keluar masuk area ekowisata agar fasilitas yang ada tidak kembali hilang.
Menurut Elisabeth, yang paling penting dari pengembangan ekowisata mangrove ini adalah memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
Lokasi tersebut nantinya dapat mengakomodir hasil karya masyarakat seperti anyaman, ukiran, serta hasil tangkapan laut seperti karaka dan ikan untuk dipamerkan dan dijual kepada wisatawan.
“Saya melihat RT 09 Kampung Poumako sangat cocok dijadikan kampung wisata. Pertemuan beberapa hari lalu menjadi momen yang sangat baik untuk membahas bersama bagaimana pengelolaan ekowisata ke depan,” katanya.
Elisabeth juga menjelaskan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Mimika memiliki hutan mangrove (mangi-mangi) seluas kurang lebih 300.000 hektar yang membentang sepanjang garis pantai.
Hutan mangrove tersebut merupakan benteng alam sekaligus kawasan lindung adat yang merepresentasikan identitas budaya suku Kamoro.
“Kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Mimika, baik di pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir pantai,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor pariwisata merupakan “tambang yang tidak kasat mata” yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Salah satu konsep yang dinilai tepat adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Konsep ini mencakup pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, pariwisata ramah lingkungan (ekowisata), serta pariwisata pro rakyat. Dalam konsep tersebut, masyarakat lokal menjadi subjek sekaligus objek pembangunan pariwisata.
“Peran masyarakat sangat penting, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku dan bagian dari pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata,” pungkas Elisabeth.
