Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat jumlah pencari kerja (pencaker) di wilayahnya masih berada pada kisaran 6.000 orang dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penemuan Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Leonard Kareth, saat ditemui awak media di kantornya, Selasa (20/01/2026).
Leonard menjelaskan, angka pencari kerja di Mimika tidak mengalami penurunan signifikan, melainkan bergerak di rentang 6.000 hingga 7.000 orang dan dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, bahkan hingga lima tahun ke depan.
Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh daya serap tenaga kerja yang naik-turun setiap tahunnya.
“Jumlah pencaker itu tidak langsung turun drastis. Dia berkisar di angka itu saja, sekitar enam ribuan. Dalam satu tahun bisa naik, bisa turun, tapi tidak sampai ke dua ribu atau tiga ribu,” jelasnya.
Ia menambahkan, data pencari kerja yang dimiliki pemerintah daerah saat ini sebagian besar bersumber dari penerbitan kartu kuning (AK1) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.
Untuk memaksimalkan pendataan, pelayanan kartu pencaker kini dibuka di dua lokasi, yakni di kantor dinas dan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sementara itu, Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru yang dibahas bersama DPR, jumlah pencari kerja di Mimika mencapai sekitar 6.000 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 orang merupakan Orang Asli Papua (OAP), sementara sisanya berasal dari kelompok non-OAP atau pendatang.
Dalam pertemuan bersama DPR, pihak dewan meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mimika untuk memaparkan secara terbuka data penerimaan tenaga kerja, baik yang berasal dari Mimika maupun dari luar daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui secara pasti kondisi ketenagakerjaan di daerah.
“Kami dan DPR berharap perusahaan bisa menyampaikan data faktual, supaya terlihat jelas berapa tenaga kerja lokal yang terserap dan berapa dari luar,” ungkapnya.
Namun demikian, diakui bahwa perusahaan sering kali merekrut tenaga kerja dari luar daerah karena mempertimbangkan keahlian dan kompetensi. Hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di Mimika.
“Fasilitas untuk membentuk keahlian tenaga kerja kita masih belum memadai. Untuk mendapatkan sertifikat keahlian saja, sering kali kita harus kirim ke Sorong atau Jayapura,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap adanya dukungan anggaran pada tahun 2025 hingga 2026 untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Timika.
Dengan adanya BLK, diharapkan tenaga kerja lokal dapat memiliki kompetensi dan daya saing yang lebih baik, sehingga mampu menekan angka pengangguran di daerah.
“Kami berharap dengan adanya BLK sendiri di Timika, tenaga kerja lokal bisa lebih siap bersaing dan ini akan berdampak pada penurunan angka pengangguran,” pungkasnya.
