Timika, Torangbisa.com — Menyambut akhir tahun 2025 dan masa libur panjang Natal–Tahun Baru, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mulai memperketat kesiapan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas layanan, baik pemerintah maupun swasta.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari persiapan program kesehatan tahun 2026 yang dinilai krusial bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra, mengatakan bahwa periode Januari hingga Maret 2026 akan menjadi fase penting, terutama dalam pengendalian penyakit campak dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diprediksi mengalami peningkatan kasus seperti tahun sebelumnya.
“Biasanya awal tahun ada kenaikan kasus campak seperti yang terjadi pada Oktober lalu, termasuk potensi peningkatan kasus DBD. Jadi ini yang kami antisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Terkait layanan kesehatan di klinik swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, Reynold menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan medis hanya karena persoalan pembiayaan. Pemerintah daerah sangat konsen dan bertanggung jawab untuk itu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa per September 2025, Dinkes sudah menetapkan perjanjian kerja sama antar fasilitas kesehatan (Faskes), termasuk rujukan antara puskesmas dan klinik, sesuai standar Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan adanya kerja sama layanan lintas fasilitas, pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan atau lebih dekat dengan fasilitas tertentu akan diprioritaskan.
“Akses layanan kesehatan sekarang terbuka, yang penting pasien mendapatkan pertolongan secepat mungkin,” kata Reynold.
“Kalau kasusnya bukan gawat darurat, datanglah ke fasilitas tingkat pertama yang terdekat dan jangan lupa membawa KTP,” pesannya.
Salah satu agenda besar Dinkes Mimika tahun depan adalah desentralisasi layanan kesehatan dari puskesmas ke Pustu dan Posyandu agar pelayanan tidak menumpuk di puskesmas.
“Pustu akan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kita memperkuat fasilitas, SDM, dan sistem agar mutu layanan lebih optimal,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus, memperluas jangkauan kesehatan masyarakat, dan mengurangi antrean di puskesmas.
