Timika, Torangbisa.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) guna mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai dari hari Kamis 20 Maret sampai 21 Maret 2025, di Aula Kantor Bappeda Mimika di jalan Trans Nabire.
Forum ini bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, dengan fokus pada penyelarasan program antar-OPD dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, mengatakan setelah masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja (Renja). Nantinya forum ini akan menghasilkan Rencana Awal dalam RKPD tahun 2026.
“Dalam forum ini, semua pimpinan OPD akan bertemu dengan perwakilan distrik untuk memastikan usulan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik dapat diakomodir dalam program prioritas OPD,” ujarnya di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis (20/3/2025).
Yohana juga menjelaskan sebanyak 15 isu strategis pembangunan ditahun 2026 yang akan dibahas. Antara lain, penanggulangan kemiskinan ekstrem, inflasi, dan stunting.
“Setiap OPD harus mengintervensi isu-isu ini dengan program yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot mengatakan, penyusunan RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Forum ini merupakan tahapan penting dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2026.
“Penyusunan RKPD adalah program rutin tahunan yang bertujuan menyelaraskan program antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk program asta cita Presiden RI Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis,” kata Ananias.
Pria yang pernah menjabat Sekwan tersebut berharap melalui forum ini Kabupaten Mimika dapat merumuskan rencana pembangunan yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas output kegiatan berdasarkan fungsi pelayanan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat.
“Saya harap kepala distrik dan pimpinan OPD dapat menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang distrik,” pungkasnya.
