Scroll untuk baca artikel
Politik

Masyarakat Asli Harus Diprioritaskan Dalam Seleksi CPNS

×

Masyarakat Asli Harus Diprioritaskan Dalam Seleksi CPNS

Sebarkan artikel ini

Timika, Torangbisa.com – Hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di Kabupaten Mimika yang sangat mengecewakan mendapat sorotan dari berbagai kalangan, yang sebelumnya dari salah satu tokoh masyarakat. Kali ini disoroti oleh salah satu anggota DPRD Mimika.

Dolfin Beanal Politisi Partai Gerindra menyoroti hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mana putra putri asli Mimika Amungme dan Kamoro banyak yang tidak lulus dalam seleksi seharusnya mereka diprioritaskan berdasarkan UU Otsus.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Seleksi CPNS untuk Mimika ini bukan hanya untuk satu atau dua suku, seperti Amungme dan Kamoro, tetapi juga untuk berbagai suku lainnya, termasuk teman-teman nusantara yang lahir dan besar di sini,” ujar Dolfin Beanal di Timika, saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, kuota CPNS harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, terutama karena Mimika menjadi penyumbang utama pendapatan bagi Provinsi Papua Tengah.

Ia meminta Gubernur Papua Tengah, DPR Papua Tengah, serta Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) untuk memperhatikan hal ini secara khusus.

“Kita bicara tentang Otonomi Khusus (Otsus), tetapi faktanya, Otsus ini seharusnya berpihak kepada semua orang di setiap kabupaten, bukan hanya kepada masyarakat asli Papua Maka, jika berbicara seleksi CPNS untuk Timika, harus ada prioritas bagi masyarakat setempat,” tegasnya.

Dolfin juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Mimika. Dengan adanya provinsi baru, ia melihat peluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi masyarakat lokal.

“Saya kira ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja dari Mimika, mengingat banyaknya anak-anak muda yang masih menganggur,” pungkasnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.