Scroll untuk baca artikel
Papua Terkini

DPRD Mimika Dorong Pembangunan SPBU untuk Masyarakat Pesisir

×

DPRD Mimika Dorong Pembangunan SPBU untuk Masyarakat Pesisir

Sebarkan artikel ini

TIMIKA, (Torangbisa.com) – Tidak ada SPBU di wilayah Mimika Timur membuat masyarakat yang hendak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite harus membeli di wilayah kota.

Tentu dari segi waktu dan biaya sangat memberatkan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan juga warga yang hendak bepergian ke beberapa distrik di wilayah pesisir baik di Timur maupun barat.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Sehingga pihak DPRD Mimika mendorong kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk membangun satu SPBU di wilayah Mimika Timur sehingga masyarakat yang dengan mudah mendapatkan BBM selain itu masyarakat tidak perlu lagi membeli ke kota.

Ketua Sementara DPRD Mimika, Iwan Anwar, mendesak pemerintah melalui dinas terkait agar segera merealisasikan pembangunan SPBU khusus bagi masyarakat pesisir. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang selama ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM).

“Fokus kami adalah memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan. Kami juga meminta Dinas Perindag yang memiliki kewenangan untuk lebih ketat mengawasi SPBU,” ujar Iwan Anwar usai pertemuan tengan tim yang berlangsung di ruang serbaguna kantor DPRD Mimika, Senin (23/12/2024).

Selain pembangunan SPBU, DPRD Mimika berkomitmen untuk terus memantau distribusi BBM di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kendala distribusi yang berdampak pada masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

“DPRD bertekad memastikan tidak ada permainan yang merugikan masyarakat. Kami mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat pesisir sehingga aktivitas ekonomi mereka dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Iwan Anwar juga menegaskan bahwa stok BBM di Jober sudah mencukupi, namun kendala utama justru terletak pada distribusinya.

Oleh karena itu, DPRD akan terus mengawal proses distribusi agar tidak terjadi antrian panjang dan keluhan dari masyarakat.

“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama di wilayah pesisir yang selama ini kurang mendapat perhatian. Pemerintah harus segera bertindak,” pungkasnya.