Scroll untuk baca artikel
NasionalPapua Tengah

Disaksikan Mantan Presiden ke 5, Penjabat Gubernur Ribka Haluk Terima Duplikat Bendera Pusaka Oleh BPIP

×

Disaksikan Mantan Presiden ke 5, Penjabat Gubernur Ribka Haluk Terima Duplikat Bendera Pusaka Oleh BPIP

Sebarkan artikel ini
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr Ribka Haluk saat menghadiri penyerahan Duplikat bendera Pusaka pada Senin, (6/8/2024)

Jakarta, (TORANGBISA) — Jelang Hari Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr.Ribka Haluk S.Sos.,M.M menghadiri kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Gubernur Seluruh Indonesia oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Balai Samudra, Jakarta Pusat, Senin (05/08/2024).

Provinsi Papua Tengah mendapatkan prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka ke 12, yang diserahkan langsung kepada Pj Gubernur Ribka Haluk oleh Kepala BPIP, Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, Wakil Kepala BPIP, Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M, Sekretaris Utama BPIP, Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri serta Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Pj Gubernur Ribka Haluk menjelaskan, bendera Pusaka ini tak hanya sebagai simbol negara, akan tetapi merupakan pengakuan kedaulatan terhadap Bangsa Indonesia.

“Makna penyerahan duplikat bendera pusaka ini adalah selain sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai pengakuan kedaulatan terhadap bangsa,” jelasnya usai menerima duplikat bendera Pusaka.

Dirinya menceritakan, duplikat bendera Pusaka yang di berikan akan di pergunakan selama 10 tahun kedepan untuk dikibarkan saat memperingati HUT Kemerdekaan Repubik Indonesia.

“Hari ini duplikat bendera tersebut diserahkan kepada kita (Provinsi Papua Tengah) dikibarkan setiap tanggal 17 agustus dan berlaku selama 10 tahun kedepan, selanjutnya akan diganti dengan duplikat yang baru pada tahun ke 11 nanti,” ungkapnya.

Satu-satunya Perempuan Asli Papua yang menjabat sebagai Penjabat Gubernur di Tanah Papua itu juga mengaku merasa bangga dan haru, lantaran duplikat bendera Pusaka itu diserahkan oleh Mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga merupakan Presiden Perempuan pertama yakni Megawati Soekarno Putri.

“Jadi bendera duplikat ini langsung diserahkan oleh salah satu anak Proklamator, yaitu ibu Megawati Soekarno Putri yang juga waktu itu menjadi pembawa bendera pusaka untuk pengibaran bendera merah putih pada masa 17 Agustus tahun 1945,” lugasnya.

Dirinya berharap, dengan bertambahnya usia Bangsa yang ke 79, masyarakat dapat merasakan kesejahteraan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri.

“Harapan saya, dalam semarak kemerdekaan ini masyarakat harus bisa kita sejahterahkan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, serta pembangunan. Hal itu sesuai arahan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP tadi bahwa seluruh masyarakat indonesia harus semangat dalam kemerdekaan untuk kesejahteraan,” pungkasnya.

Nasional

Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik “Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia” di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

Nasional

Timika, Torangbisa.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah (Karantina Papua Tengah) mensertifikasi dan melepas ekspor perdana sebanyak 42 ton ikan bawal hitam milik CV. Seafood Sejahtera Papua (SSP) dengan tujuan Malaysia di Pelabuhan Perikanan Pomako, Kabupaten Mimika, pada Selasa (30/6).

Nasional

Jakarta, Torangbisa.com – M. Mahardhika Suprapto, S.I.Kom., S.H. (Mahardhika Soekarno), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis, menyampaikan keprihatinannya atas informasi yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dalam penerimaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan aksi mahasiswa.