Timika, Torangbisa.com – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika akhirnya sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan bulat tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).
Paripurna ini sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan APBD-P 2025.
Hadir dalam rapat paripurna, Bupati Mimika Johannes Rettob, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama unsur pimpinan dewan, Forkopimda, anggota DPRK, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mimika.
Berikut Pandangan Akhir Fraksi:
1. Fraksi Golkar (Iwan Anwar) – Menerima dan menyetujui APBD-P disertai rekomendasi untuk Pemkab Mimika.
2. Fraksi PKB (Benyamin Sarira) – Menyatakan menerima dan menyetujui tanpa catatan.
3. Fraksi PDI Perjuangan (Ardian Thie) – Setelah mencermati dengan seksama, menerima dan menyetujui APBD-P untuk ditetapkan menjadi Perda.
4. Fraksi Demokrat (Desi Putrika Rante) – Menerima dan menyetujui
5. Fraksi Gerindra (Elinos B. Mom) – Menyatakan menerima setelah melakukan check and balance.
6. Fraksi Eme Neme Yauware (Rampeani Rahman) – Menyatakan menerima dan menyetujui.
7. Fraksi Rakyat Bersatu (Herman Gafur) – Menyepakati, namun mengingatkan OPD segera mengeksekusi program karena tahun anggaran tersisa empat bulan.
8. Fraksi Kelompok Khusus (Abrian Katagame) – Menyatakan menerima dengan menekankan pentingnya melaksanakan aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan.
Sementara itu Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan DPRK dan seluruh anggotanya yang telah memberikan pendapat akhir Fraksi dan menerima serta menyetujui APBD-P tersebut.
“Dalam tahun pertama ini kami mendapat apresiasi luar biasa. Delapan fraksi menerima tanpa catatan. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja sama eksekutif dan legislatif sehingga proses ini berjalan baik,” ungkap Bupati Johannes.
Ia menjelaskan, pembahasan APBD-P 2025 berlangsung transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta menjunjung asas kekeluargaan dan taat regulasi.
Lebih lanjut, Bupati Johannes menilai saran dan rekomendasi dari dewan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
“Catatan dari fraksi-fraksi merupakan hal baik bagi kami. Saya menghimbau agar legislatif terus melakukan pengawasan, sehingga kita saling melengkapi demi pembangunan Mimika yang lebih baik,” tutupnya.
