Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong resmi memimpin proses pengambilan sumpah janji jabatan bagi 5 Pimpinan Jabatan Tinggi (PJT) Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Pelantikan PJT Pratama tersebut berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan SP III, Distrik Kuala Kencana, Jumat (19/12/2025).
Pengambilan sumpah janji berdasarkan surat keputusan nomor: SK 800.1.3.3-143 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
5 PJT Pratama tersebut diantaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dijabat Marselinus Mameyau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dijabat Inosensius Yoga Pribadi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Abriyanti, Asisten I Bidang Pemerintahan dijabat Ananias Faot, Staf Ahli Bidang Kemasyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dijabat Fransiskus Bokeyau.
Bupati Mimika dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus berupaya memperbaiki reformasi birokrasi, baik bagi pegawai maupun lembaga.
Dari sisi kelembagaan adalah penyusunan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), yang saat ini masih diproses di tingkat provinsi dan menunggu tahap registrasi.
Sementara untuk pegawai, sebelumnya, telah dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi 12 jabatan pejabat Pratama yang kosong. Namun, hanya 5 orang yang dilantik hari ini.
Bupati Rettob menjelaskan, 5 pejabat tersebut sudah lulus semua proses kinerja dan masuk dalam 3 besar peringkat seleksi. Selain itu karena kebutuhan mendesak untuk mengisi posisi staf ahli yang kosong.
Lanjutnya, tiga pejabat lain yang dilantik saat ini juga bertugas sebagai pelaksana tugas di dinas masing-masing dan juga sebagai pengguna anggaran, sehingga pelantikan tidak akan mengganggu berjalannya tahun anggaran saat ini.
Sementara untuk 7 jabatan lainnya akan dilantik tahun depan, dengan berbagai pertimbangan, karena masih dijabat oleh pejabat lama yang saat ini bertugas sebagai pengguna anggaran, sehingga akan dilakukan tahun depan agar pelantikan tidak dilakukan “di tengah jalan” dan tidak mengganggu tahun anggaran.
Bupati Rettob juga menegaskan bahwa, selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong tidak akan ada lagi Surat Keputusan (SK) pejabat yang dibagikan di luar acara pelantikan resmi.
“Ini menjadi masalah setiap tahun dan harus kita perbaiki, semua perubahan ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki pemerintahan di Mimika,” tutup Bupati Rettob.
*****
